TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai alasan yang diajukan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar untuk memberi remisi pada sejumlah terpidana kasus korupsi tidak masuk akal.
Patrialis beralasan, koruptor yang mendapat pengurangan hukuman hanyalah yang telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai remisi, yaitu telah menjalani sepertiga masa hukumannya sesuai serta menunjukkan kelakuan baik.
"Kelakuan baik itu apa parameternya? Itu kan tidak terukur," kata peneliti hukum ICW, Donal Fariz ketika dihubungi Tempo via telepon, Sabtu (11/9).
Donal berpendapat, pengurangan hukuman yang diberikan pemerintah pada koruptor di hari Lebaran, walaupun jumlahnya tidak sebanyak di hari peringatan kemerdekaan, tetap menunjukkan inkonsistensi pemerintah terhadap agenda besar pemberantasan korupsi.
Berdasarkan data yang dimiliki ICW, 54,28 persen terpidana korupsi divonis bebas sepanjang semester I tahun ini. "Berarti yang tersisa tidak sampai separuhnya. Dan yang tidak sampai separuh itu juga akan mendapat pengurangan hukuman," ujar Donal.
Donal mengatakan, jika pemerintah serius bermaksud memberi efek jera bagi para koruptor, seharusnya pengurangan hukuman dengan alasan apapun ditiadakan. "Karena ini extra ordinary crime, seharusnya perlakuannya juga extra ordinary," ujarnya.
Ia menambahkan, kritik publik terhadap "obral" remisi bagi koruptor menguji sensitivitas presiden. Sebab, presidenlah yang berwenang memberikan remisi. "Dikhawatirkan yang dekat dengan lingkungan presiden tidak takut melakukan korupsi. Toh nanti bisa mendapat remisi," ujarnya.
ADISTI DINI INDRESWARI
