TEMPO Interaktif, Jakarta - Politikus Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso curiga isu perombakan atau reshuffle kabinet benar. Namun Priyo tak khawatir jika reshuffle benar-benar dilakukan.
Menurut Priyo, perombakan kabinet adalah hak prerogatif dari Presiden. Golkar tidak dalam posisi mengusulkan atau pun mendorong apapun terkait reshuffle tersebut.
Meski Priyo mengakui bahwa isu reshuffle itu bisa saja sinyal dari Presiden. "Bisa saja itu sinyal dari Presiden, toh itu kewenangan dia," ujar Priyo saat ditemui di acara open house Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/9) malam.
Menurut Priyo isu itu bisa jadi benar karena yang mengatakan kan Pak Mubarok (Ahmad Mubarok) yang dekat dengan Presiden. "Tapi kita menyerahkan semuanya ke Presiden," ujarnya.
Hal serupa juga diungkapkan Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham saat ditemui di kesempatan yang sama. Menurut Idrus, reshuffle adalah hak Presiden. Dia pun mengaku tak khawatir jika perombakan kabinet dilakukan.
Namun Idrus mengaku dalam naskah kesepakatan koalisi, jika ada perombakan terutama jika yang diganti merupakan kader Golkar, pasti hal tersebut dibicarakan terlebih dahulu. "Dalam naskah kesepakatan kalau terkait perwakilan partai maka akan dibicarakan dengan pimpinan partai dulu."
Hingga saat ini, papar Idrus, belum ada informasi apapun terkait isu reshuffle tersebut. "Pembicaraan itu belum ada hingga sekarang. Tapi bagi Golkar sendiri adalah bagaimana pembangunan ini bisa berjalan untuk kepentingan rakyat. Kita tak pernah memikirkan tentang kekuasaan," tuturnya.
MUTIA RESTY
