TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono menegaskan jumlah badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) nantinya tidak tunggal. Meski, sampai sekarang pemerintah belum menentukan jumlah pastinya. "Setidaknya dua BUMN yang sudah melaksanakan jaminan sosial kesehatan lebih dulu menjadi BPJS," kata Agung dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Rabu (8/9).
Dua BUMN yang dimaksud Agung yakni PT Jamsostek dan PT Askes. Pemerintah menghindari penggunaan BPJS tunggal lantaran proses penggabungan yang dirasa sulit. Pemerintah lebih memilih BUMN yang ada untuk selanjutnya dilakukan perbaikan jika memang ada kekurangan. "Tidak sederhana untuk melebur BUMN-BUMN jadi satu," ujarnya.
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Mustafa Abubakar mengatakan nantinya BUMN lain juga berpotensi menjadi BJPS, asalkan memenuhi persyaratan yang dipatok pemerintah. Di antaranya bersifat nirlaba, tidak kena pajak, ada prinsip keterbukaan dan kehati-hatian. Pimpinan BPJS akan ditetapkan oleh pemerintah. "Jamsostek dan Akses sudah memenuhi syarat menjadi BPJS. Mereka sudah menyesuaikan dengan syarat BPJS," ucap dia.
Agung mengatakan, RUU BPJS sendiri direncanakan rampung akhir tahun ini, agar dapat segera diterapkan ke masyarakat. Sebagai awal, pemerintah akan memprioritaskan pemberian jaminan sosial di bidang kesehatan, dengan pertimbangan bidang kesehatan adalah vital dan keuangan negara mendukung untuk itu. Sementara bidang pendidikan, pensiun, kecelakaan kerja, dan kematian akan menyusul kemudian.
Menurut Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, adanya BJSN dianggap sangat penting. Sebab, pemerintah tidak mungkin mengkover pemberian jaminan sosial ke seluruh masyarakat. Sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemerintah hanya mengkover pemberian jaminan sosial bagi rakyat miskin dan tidak mampu.
Namun, jika kelak ada masyarakat yang ingin ikut dalam jenis asuransi lain (swasta), kata Anny, pemerintah tetap memperbolehkan. "Bagi masyarakat yang ingin ikut asuransi lain di luar SJSN silakan saja. Karena SJSN sifatnya wajib," ujarnya.
Sementara yang selama ini sudah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yakni program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), lanjut Anny, akan dilepas dari pemerintah dan diserahkan ke BPJS yang sebelumnya telah menangani jaminan kesehatan. "Jamkesmas di Kementerian Kesehatan kan hanya terbatas pada rakyat miskin. Padahal di SJSN itu seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
MAHARDIKA SATRIA HADI
