Ketua Yayasan Masjid Agung An Nur Eko Nugroho mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kediri tidak lagi mengucurkan anggaran kepada masjid An Nur sejak 10 tahun terakhir. Padahal biaya perawatan yang dibutuhkan untuk mengelola masjid ini mencapai Rp 20 – 25 juta per bulan. Dana tersebut untuk membayar gaji tenaga kebersihan, keamanan, dan perawatan infra struktur masjid. “Listrik dan air juga kami talangi sendiri dari iuran umat,” kata Eko Nugroho kepada Tempo, Rabu (25/6).
Kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat masjid yang dibangun pada tahun 1996 ini pernah mendapat penghargaan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dalam peringatan ulang tahun kemerdekaan mereka, Pemerintah Saudi menyelenggarakan lomba desain masjid yang diikuti arsitek internasional.
Setelah melalui seleksi yang cukup ketat atas berbagai desain masjid, Pemerintah Saudi menjatuhkan pilihan kepada Masjid An Nur sebagai desain terbaik. Keunggulan masjid ini adalah memiliki kubah berbentuk limas, yang berbeda dengan kubah lain menyerupai bola. Penghargaan yang diberikan pada tahun 1996 itu diterima oleh Sugeng Gunadi, seorang arsitek dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Masjid tersebut dibangun di atas lahan seluas tiga hektar, terdiri dari bangunan induk dan landschap seluas dua hektar dan fasilitas hutan kota seluas satu hektar. Bangunan masjid ini tampak begitu megah dengan desain arsitektur yang unik. Selain ciri khas masjid yang memiliki kubah limas sebanyak 29 buah, masjid ini juga dilengkapi dengan 21 ruangan yang diperuntukkan sebagai ruang Kantor Urusan Agama, ruang kelas, laboratorium bahasa, perpustakaan, hingga ruang Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Masjid ini juga mampu menampung 10.983 jamaah sekaligus. Selain beribadah, mereka diperkenankan memanfaatkan masjid ini untuk seminar, pernikahan, maupun kegiatan lain dengan dukungan penerangan listrik mencapai 20.000 Watt. “Biaya pembangunannya mencapai Rp 19,3 Milyar,” kata Eko Nugroho.
Sayang, kemegahan tempat ibadah ini mulai surut. Takmir masjid setempat mengaku tidak memiliki cukup anggaran untuk membiayai operasional masjid. Mereka hanya mengandalkan sumbangan jamaah baik melalui infaq maupun retribusi parkir kendaraan untuk menutup kebutuhan.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Kediri Eko Setiyono mengakui telah menghentikan subsidi untuk tempat ibadah itu. Menurut dia tidak satu pun satuan kerja di pemerintahnya yang mengalokasikan anggaran rutin untuk masjid dalam APBD. “Paling hanya insidentil jika ada rehab kecil-kecilan,” katanya.
HARI TRI WASONO
