TEMPO Interaktif, Jakarta:Kaukus Penyelamat Bangsa (KPB), yang anggotanya terdiri dari beberapa orang anggota DPR, dinilai sejumlah anggota Koalisi Nasional tidak tegas dalam menyikapi pemerintahan Megawati-Hamzah Haz. Koalisi Nasional, yang merupakan gabungan dari 45 elemen masyarakat dan mahasiswa, Jumat (7/2), menemui anggota KPB, di kantornya, di kawasan Senayan. Dari Koalisi Nasional, tampak hadir Dita Indah Sari, dan Haris Rusly Moti (PRD). Mereka ditemui beberapa orang anggota KPB, di antaranya, Marwah Daud Ibrahim (Fraksi Golkar), Alvin Lie (Fraksi Reformasi), Julius Usman dan Meilono Suwondo (Fraksi PDI-P). Dalam pernyataan sikap Koalisi Nasional yang dibacakan secara bergantian, mereka meminta Kaukus Penyelamat Bangsa memasang garis demarkasi yang jelas terhadap pemerintahan Mega-Hamzah. Walaupun KPB dipandang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti kenaikan BBM, tarif listrik, telepon dan divestasi Indosat, Koalisi Nasional menyayangkan KPB yang anggotanya juga anggota DPR yang notabene merupakan bagian dari institusi yang terlibat dalam perumusan kebijakan ekonomi dan politik pemerintahan Mega-Hamzah. Koalisi Nasional menilai jika KPB bersungguh-sungguh ingin menyelamatkan bangsa, maka KPB harus membersihkan dirinya dari sisa kekuatan Orde Baru, reformis gadungan, dan bergabung dengan kekuatan massa rakyat. Jika syarat diatas tidak mampu dipenuhi KPB, maka jelas KPB tidak lebih dari upaya kaum oportunis untuk menempatkan dirinya seolah-olah berpihak pada kepentingan rakyat miskin dengan memanfaatkan situasi ketidakpuasan massa rakyat demi kepentingan individu atau kelompok, begitu bunyi pernyataan sikap tersebut. Menanggapi hal ini, Julius Usman dari KPB menyarankan seluruh komponen masyarakat, termasuk yang tergabung dalam Koalisi Nasional untuk mengerahkan kekuatannya ke gedung parlemen (DPR/MPR). Daripada melakukan aksi ke Istana berhadapan dengan polisi, lebih baik ke parlemen. Kalau rakyat sudah tidak senang dengan Mega-Hamzah, ya, minta parlemen untuk mencabut mandatnya, kata Julius. Senada dengan Julius, Marwah Daud mengatakan, walaupun KPB merupakan bagian dari parlemen, mereka tidak bisa serta merta meminta diturunkannya pemerintahan Mega-Hamzah. Kami lebih cenderung Pemilu atau pemilihan Pesiden yang dipercepat, kata anggota Fraksi Golkar ini. Sementara itu, Meilono Suwondo kurang setuju jika pemerintahan Mega-Hamzah diturunkan sebelum Pemilu 2004. Memang kita menyadari tokoh-tokoh yang ada sekarang kurang didukung banyak orang. Bagaimana Ktua DPR (Akbar Tandjung) didemo setiap hari, dan Presiden (Megawati) didemo ke rumahnya, itu kan bukannya tidak ada artinya. Tapi,apa kita akan terus membangun tanpa sistem? Pemilu adalah salah satu jalan. Kalau Pemilunya dianggap tidak demokratis, ya, kita buat yang benar, tandas Meilono. (Dimas Adityo-Tempo News Room)