TEMPO Interaktif, Kupang - Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni mengatakan, sedikitnya 56 ribu kilometer (km) persegi laut Rote telah tercemar minyak, akibat meledaknya ladang minyak Montara di Block Atlas 21 Agustus 2009 lalu.

"Pemerintah Rote Ndao menyatakan sekitar 56.000 kilometer persegi wilayah perairan Pulau Rote telah tercemar minyak dari Montara," kata Tanoni di Kupang, Minggu (1/8).

Akibat dari pencemaran itu, menurut dia, usaha petani rumput laut di wilayah perairan Rote Ndao gagal total, karena terserang penyakit "ais-ais", dan tercemar minyak. Sehingga sekitar 20 ribu kepala keluarga nelayan dan petani rumput laut di Rote Ndao terancam kehilangan mata pencaharian dari usaha tersebut.

"Ada puluhan ribu nelayan dan petani rumput laut yang kehilangan pekerjaan akibat pencemaran itu," katanya.

Namun, kata dia, Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut yang dipimpin Menteri Perhubungan, Freddy Numberi mengatakan hanya sekitar 16.000 km persegi saja perairan Indonesia yang tercemar minyak Montara.

Sementara ahli manajemen perikanan Australia mengatakan keyakinannya bahwa dari sekitar 90.000 km persegi pencemaran minyak di Laut Timor, 75-85 persennya berada di perairan Indonesia.

Sementara itu, Bupati Rote Ndao, Lens Haning, sebelumnya, mengatakan produksi rumput laut di Kabupaten Rote Ndao, mengalami penurunan signifikan, karena laut di perairan itu tercemar minyak. "Produksi rumput laut menurun hingga 10 persen. Penurunan ini diduga akibat pencemaran minyak yang terjadi perairan Pulau Rote," katanya.

Total produksi petani rumput laut di Pulau Rote sebelum terjadinya pencemaran minyak mencapai 7.000 ton per tahun, namun setelah laut tercemar menurun menjadi 2.000 ton per tahun.

Selain rumput laut, lanjutnya, nelayan Rote juga mengeluhkan banyaknya ikan yang mati dan kerusakan biota laut. "Kerugian yang dialami nelayan dan petani harus dihitung untuk mendapatkan ganti rugi," katanya.

Masalah ini, tambahnya, telah disampaikan ke Gubernur NTT Frans Lebu Raya bersama Bupati se-daratan Timor dan Penjabat Bupati Sabu Raijua untuk mendesak pemerintah pusat meminta ganti rugi yang dialami petani rumput laut dan nelayan di NTT.

YOHANES SEO