TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia minta Kepolisian Daerah Aceh mengusut secara hukum kasus pendudukan aparat di tempat pelatihan pemantauan hak asasi manusia di Aceh. Hal ini dikatakan Ketua Tim ad Hoc Aceh Komnas HAM, M.M Billah di kantor Komnas HAM, Jumat (31/10) sore. Sebab, kata Billah, masih ada ketidakpastian mengenai alasan perlunya surat ijin kepada penguasa darurat militer. Surat yang ditunjukkan kepada Komnas HAM, oleh orang yang mengaku aparat intelijen dari penguasa darurat militer daerah, kata Billah, bukan surat perintah pembubaran pelatihan. “Tidak ada perintah pembubaran di surat tersebut,” katanya. Selain itu, kata Billah, surat yang ditunjukkan juga salah alamat. “Surat itu bukan ditujukan kepada kami, tapi ke Polda Aceh,” katanya. Mengenai pelatihan berikutnya di Aceh, Billah mengatakan, selama belum ada kesepakatan, seperti dalam pembicaraan antara Komnas HAM dengan penguasa darurat militer pusat mengenai perlunya surat izin, pihaknya tetap akan mengadakan pelatihan pamantauan. Rencananya, masa setelah lebaran dan sebelum Natal, Komnas HAM akan mengadakan pelatihan lagi di Lhokseumawe. Untuk itu, Komnas HAM minta kepada kepolisian Aceh mengusut kasus pendudukan tersebut. “Kami akan monitor perkembangan penanganan kasus ini, termasuk kalau tidak dilanjutkan. Kami akan tanyakan argumentasinya,” katanya. Kronologis laporan sejumlah 11 halaman, ujarnya, telah disampaikan kepada kepolisian Aceh. Seperti sudah diberitakan, pelatihan pemantauan HAM di Aceh, yang diselenggarakan tanggal 19 sampai 23 Oktober 2003 lalu oleh tim ad hoc Aceh dengan sub komisi penyuluhan Komnas HAM, dihentikan beberapa aparat yang datang ke lokasi dan melakukan pendudukan. “Pendudukan dilakukan saat jam istirahat makan siang,” kata Billah. Yophiandi - Tempo News Room