AJI Jakarta Minta Bumi Gunakan Hak Jawab

Reporter

Editor

Rabu, 21 Juli 2010 20:30 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta meminta Bumi Resources Tbk untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan dengan harian Bisnis Indonesia melalui Dewan Pers.

AJI menilai upaya perusahaan yang terafiliasi dengan Bakrie memuat bantahan lewat dua koran harian nasional, Investor Daily dan Kontan, tak mendukung upaya menjaga kebebasan pers dan menciptakan masalah baru.

Bisnis Indonesia menulis artikel pada Jumat, 16 Juli 2010 berjudul “Biaya Pendapatan Tidak Matching, Selisih Pencatatan Bumi-Darwa Henwa Tergolong Material.” Tiga hari kemudian Bumi Resources memasang iklan klarifikasi berita itu di Harian Investor Daily dan Harian Kontan.

Menurut AJI, dalam iklan itu BUMI tak hanya membantah dan menuding tidak akurat. Tapi manajemen Bumi juga menyerang kredibilitas harian Bisnis Indonesia dan jurnalisnya.

“Jika dibiarkan, model ini bisa menjadi preseden buruk penyelesaian sengketa pemberitaan, yang dikhawatirkan hanya akan menguntungkan pihak-pihak yang mampu beriklan di media massa,” tulis Ketua AJI Wahyu Dhyatmika dalam rilis yang diterima Tempo, Rabu (21/7).

AJI meminta agar manajemen Bumi menyampaikan keberatan atas pemberitaan Bisnis Indonesia kepada Dewan Pers, melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Seharusnya, lanjut Wahyu, keberatan pemberitaan diselesaikan dengan hak jawab dan mediasi di Dewan Pers.

“Tidak selayaknya, sebuah berita yang sudah mendapat konfirmasi di satu media, dihadapi dengan iklan tanggapan yang bernada negatif yang dimuat di media lain,” tambah dia.

Rieka Rahadiana

Berita terkait

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

1 hari lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

58 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

58 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya