TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia menganggap paparan Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri, Collin Powell, hanya sebagai sebuah kesimpulan indikatif. Artinya, kesimpulan AS yang didasari informasi pemotretan satelit dan penyadapan telepon masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Karena itu, Indonesia mendukung perpanjangan waktu Tim Inspeksi PBB terhadap Irak serta kewenangan pada dewan keamanan untuk mengambil kesimpulannya. Kita belum melihat cukup alasan untuk memerangi Irak dan perang terlalu besar dampak serta konsekuensinya, kata Menteri Luar Negeri Nur Hasan Wirajudha, usai sidang kabinet di gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (6/2), mengenai sikap Indonesia terhadap perkembangan terakhir krisis di Irak. Mengenai evakuasi warga Indonesia di Baghdad yang berjumlah 81 orang, Wirajudha mengatakan, saat ini di ibu kota Irak itu hanya akan menyisakan duta besar dan beberapa staf. Sebagian besar warga hari ini sudah menuju Yordania, sedangkan 25 orang lainnya sejak 21 Januari lalu sudah pulang kembali ke tanah air. Sedangkan pengamanan warga di negara-negara tetangga seputar Irak, Indonesia mengirimkan tim khusus yang dipimpin oleh utusan khusus pemerintah Ali Alatas dan Ketua Satuan Tugas Krisis Irak, Laksamana Purn. Widodo AS. Sementara itu, dampak di tanah air berupa pengamanan aset milik negara-negara yang berseteru, pemerintah akan melakukannya secara maksimal. Hanya saja, ungkap Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kesempatan yang sama, menyatakan pemerintah tidak bersikap diskriminatif. Ia menjelaskan, baik negara Amerika Serikat serta sekutunya maupun Irak dan negara tetangganya akan mendapat pengamanan yang sama. Agenda sidang kabinet lainnya yang dijelaskan adalah masalah pengawasan perbatasan dan pengelolaan daerah perbatasan. Kesimpulan pembahasan mengenai perbatasan itu, pemerintah akan menindaklanjuti dengan merancang sebuah undang-undang mengenai wilayah negara termasuk perbatasan dengan negara lain. Sedangkan pengelolaan di daerah perbatasan, pemerintah akan segera mengupayakan pembicaraan kembali batas dengan 10 negara tetangga yang bersinggungan, penegasan tanda sisik di daerah batas serta pengulasan kembali kerja sama internasional terutama berkaitan dengan kerja sama ekonomi. Hal lainnya adalah penegakan hukum serta kemampuan pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan. (Dede AriwibowoTempo News Room)