Pelanggaran Dalam Penerimaan Siswa Baru di Malang Masih Marak  

Reporter

Editor

Selasa, 13 Juli 2010 16:12 WIB

TEMPO Interaktif, MALANG - Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Malang meminta Pemerintah Kota Malang memberi sanksi tegas kepada kepala sekolah yang melakukan penyelewengan selama masa penerimaan siswa baru (PSB).

Menurut Koordinator FMPP Zia Ul Haq, sanksi tegas akan bisa mengurangi banyaknya penyelewengan selama PSB pada tahun depan. "Tahun ini masih banyak pelanggaran," katanya, Selasa (13/7)

Data FMPP yang masuk melalui Pos Pengaduan yang dibuka selama PSB mencatat 33 kasus, baik PSB SD, SMP maupun SMA/SMK. Jumlah kasus PSB ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat sebanyak 30 kasus. "Kami yakin masih banyak kasus yang tak dilaporkan," ujar Zia.

Dari 33 pengaduan, kasusnya menyangkut biaya, diskresi, jual beli bangku, labelisasi pendidikan, dan transparansi. Untuk biaya dan jual beli bangku, kasus terjadi dengan adanya pungutan ilegal dan tingginya biaya masuk. Ini terjadi di antaranya pada SDN Tlowaru Kota Malang, SMKN 1 Janti, dan SMPN 3 Malang.

Untuk diskresi terjadi pada pendaftaran on line yang mengabaikan NEM kecil. Akibatnya banyak masyarakat yang mempunyai semangat untuk sekolah tidak mendapatkan perlindungan padahal mereka rumahnya bersebelahan dengan sekolah tersebut. Ini terjadi di antaranya pada SMPN 9, SMAN 7 dan SMAN 9.

Persoalan transparansi juga muncul karena orang tua ingin mengetahui hasil tes anaknya dan penggunaan dana yang disumbangkan. Namun, pihak sekolah tak mau memberi inforasinya. Ini terjadi di antaranya pada SMPN 14 dan SMPN 20.

Masalah labelisasi pendidikan SRBI/SBI/SSN juga menjadi persoalan. Sekolah dengan alasan berstandart internasional leluasa menarik biaya pendidikan yang cukup tinggi kepada orang tua siswa. Ini terjadi di antaranya pada SMPN 1, SMAN3 dan SMPN3.

FMPP meminta Pemerintah Kota Malang dan sekolah untuk melakukan tranparansi PSB, menempel Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) di setiap majalah dinding (mading) sekolah, menerima siswa yang tidak mampu dengan gratis.

Zia mengatakan sekolah seharusnya menjadikan prinsip pelayanan dalam menjalankan penyelenggaran pendidikan dengan prinsip ketersedian, mudah diakses, kesesuaian, fleksibel, dan berkualitas. "Tidak terpenuhuinya prinsip ini, berarti pemerintah melanggar HAM," tutur Zia.

Ketua Komisi Pendidikan DPRD Kota Malang Syaiful Rusdi mengatakan, akan menekan Dinas Pendidikan untuk membereskan sejumlah kasus yang terjadi selama masa PSB. "Supaya tak terulang lagi setiap tahunnya."

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang M Shofwan mengaku belum mendengar adanya pelanggaran selama PSB. "Data FMPP akan kami pelajari dulu," katanya.

BIBIN BINTARIADI

Berita terkait

4 Jalur PPDB 2024 Jenjang SD, SMP, dan SMA

4 hari lalu

4 Jalur PPDB 2024 Jenjang SD, SMP, dan SMA

jalur PPDB 2024 jenjang SD, SMP, dan SMA

Baca Selengkapnya

BIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru

59 hari lalu

BIG Bantu Pemetaan Sistem Zonasi Peserta Didik Baru

Pelacakan titik koordinat berbasis persil dapat mengukur jarak dengan sekolah terdekat. Mengurangi risiko manipulasi sistem zonasi.

Baca Selengkapnya

Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah

21 Februari 2024

Melenceng dari Target Pemerataan Pendidikan, Berikut Potensi Masalah PPDB Sekolah

Meski niatnya baik, skema seleksi masuk sekolah baru masih berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru. Dianggap kurang adil dan berpotensi diakali.

Baca Selengkapnya

Calon Siswa Madrasah, Berikut Mekanisme dan Linimasa Seleksi PPDBM 2024

11 Januari 2024

Calon Siswa Madrasah, Berikut Mekanisme dan Linimasa Seleksi PPDBM 2024

PPDBM merupakan jalur penerimaan calon peserta didik jenjang madrasah mencakup RA, MI, Mts dan MA.

Baca Selengkapnya

10 Daftar SMA Terbaik Di Tangerang untuk Referensi PPDB 2024

4 Januari 2024

10 Daftar SMA Terbaik Di Tangerang untuk Referensi PPDB 2024

Simak di sini daftar SMA terbaik di Tangerang.

Baca Selengkapnya

10 SMA Terbaik Di Bekasi, Referensi untuk PPDB 2024

3 Januari 2024

10 SMA Terbaik Di Bekasi, Referensi untuk PPDB 2024

SMA terbaik di Bekasi, yakni SMA Penabur, SMA Marsudirini, SMAN 1 Bekasi

Baca Selengkapnya

Ini Daftar 10 SMA Terbaik di Jakarta, Bisa Jadi Referensi PPDB 2024

4 Desember 2023

Ini Daftar 10 SMA Terbaik di Jakarta, Bisa Jadi Referensi PPDB 2024

Bagi penduduk DKI Jakarta, ini 10 daftar SMA terbaik di Jakarta berdasarkan nilai UTBK tahun 2022.

Baca Selengkapnya

Belajar dari Pelaksanaan PPDB Bali

20 Oktober 2023

Belajar dari Pelaksanaan PPDB Bali

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023/2024 telah berlangsung di seluruh daerah di Indonesia

Baca Selengkapnya

Ini 5 Tersangka Penyebab PPDB Kota Bogor Kisruh, Sediakan KK Fiktif Bertarif Rp 13 Juta

30 September 2023

Ini 5 Tersangka Penyebab PPDB Kota Bogor Kisruh, Sediakan KK Fiktif Bertarif Rp 13 Juta

Di antarra lima tersangka pemalsuan KK untuk PPDB Kota Bogor itu terdapat seorang pegawai honorer kelurahan.

Baca Selengkapnya

Soal PPDB Zonasi, Irjen Kemendikbud Soroti Soal Lambatnya Sosialisasi

17 September 2023

Soal PPDB Zonasi, Irjen Kemendikbud Soroti Soal Lambatnya Sosialisasi

Pelaksanaan PPDB 2023 lalu memang banyak mendapat sorotan, utamanya terkait dengan berbagai dugaan kecurangan.

Baca Selengkapnya