TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kini punya cara baru mengecek kebenaran laporan para Menteri Kabinet dan Kepala Daerah agar tidak "Asal Bapak Senang " (ABS) dengan memanfaarkan Situasi Room. Fasilitas baru serba computerized itu hari ini, Senin (12/7) diluncurkan di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta.
Fasilitas itu terletak di lantai I, Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta. Pada era pemerintahan Soeharto, ruang itu biasa dipakai untuk rapat kabinet. Hadir dalam peluncuran fasilitas itu, hampir seluruh kabinet Indonesia Bersatu II, kecuali Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Kepala Badan Intelejen Negara Sutanto.
Kepada para pejabatnya, Yudhoyono minta semua kementerian dan lembaga memiliki sistem monitoring situasi sebelum mengambil keputusan. Pengambilan keputusan, kata Yudhoyono, akan lebih akurat jika dibarengi sistem monitoring. "Agar saudara semua bisa miliki monitoring sistem, spot sistem dan bisa mengetahui apa yang dilakukan jajaran saudara. Ini sebuah controling bagi saudara semua," ujar presiden.
Situation Room merupakan ruangan yang digunakan presiden untuk memantau perkembangan program dan proyek yang sedang berjalan. Dalam ruangan yang berukuran 15 meter x 15 meter dengan meja dan kursi melingkar dengan disertai komputer yang sudah terkoneksi dengan satelit.
Di paling depan ada layar lebar untuk lebih memperjelas perkembangan program pemerintah yang sedang dipantau. Dalam kesempatan itu, Presiden mempraktekkan penggunaan Situation Room sebagai salah satu sistem monitoring.
Presiden melanjutkan, fasilitas yang dijalankan Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan memotret secara khusus untuk isu tertentu dalam melengkapi pengambilan keputusan. "Yang dari embrio yang dilaksanakan program oleh pemerintah, disamping input yang benar, proses juga harus benar," ujar presiden.
Presiden berharap mekanisme pemantauan dan pengawasan itu juga menjangkau pada tingkat pemerintah daerah, tidak hanya kementrian dan lembaga. "Informasi terbuka, rakyat juga harus tahu. Kalau dibawa menjelang pilkada politik, rakyat harus tahu, didalam jalankan program pembangunan karena itu gunakan biaya yang tidak sedikit." Menurut Presiden, hal itu penting untuk rakyat sebagai bentuk integritas pemimpin dan pejabat.
Selain, pemakaian sistem monitoring ini agar tidak ada yang kosong, ide dan pengambilan keputusannya pun tidak meleset.
EKO ARI WIBOWO
