TEMPO Interaktif, Cilacap – Wakil Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menyetujui pembentukan wilayah Cilacap Barat. Ia mengaku siap menandatangani usulan pemekaran wilayah tersebut.

“Saya setuju saja. Asal tidak ada benturan dalam masyarakat nantinya,” kata Tatto, Jumat (2/7). Ia mengatakan, masyarakat Cilacap Barat masih belum satu suara terkait pemekaran. Salah satu di antaranya yakni soal di mana ibu kota kabupaten akan diletakan.

Saat ini sedikitnya ada empat elemen masyarakat yang berbeda pandangan terkait pembentukan kabupaten yang berbatasan dengan Jawa Barat ini. Elemen tersebut diantaranya, Presidium Pembentukan Kabupaten Cilacap Barat, Paguyuban Warga Cilacap Barat, Lembur Kuring Cilacap Barat, dan Sekertariat Bersama Pemekaran.

Tatto mengatakan, saat ini masih berkembang wacana letak ibu kota Cilacap Barat. Satu kubu menginginkan Cilacap Barat ibukotanya berada di Majenang sedangkan kubu lainnya menginginkan di Sidareja.

Ia berharap, jika jadi dimekarkan masyarakat tidak terpecah. Selain itu, pemekaran juga membutuhkan waktu yang lama apalagi Gubernur Jawa Tengah menegaskan tidak akan ada pemekaran wilayah di Jawa Tengah.

Masih menurut Tatto, untuk membentuk kabupaten Cilacap Barat sedikitnya dibutuhkan biaya Rp 2,4 triliun. Padahal, APBD Cilacap dalam setahun hanya Rp 1,2 triliun.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cilacap, Kamaludin mengatakan, masyarakat hendaknya menyelesaikan terlebih dahulu perpecahan yang ada. “Soal letak ibu kota, biarlah nanti akademisi yang menganalisis,” katanya.

Ia mengatakan, jika melihat wilayah Cilacap, daerah ini layak dimekarkan menjadi dua atau tiga daerah lagi. Untuk Cilacap Barat, kata dia, bisa dimekarkan dengan enam kecamatan yang berbatasan dengan Jawa Barat itu.

Ketua Paguyuban Warga Cilacap Barat, Akmad Mukhtar Zein mengatakan, Paguyuban siap berdialog dengan elemen lain terkait pemekaran. “Tujuan utama kami saat ini, kapan wilayah ini akan dimekarkan. Soal letak ibu kota, bisa dibicarakan nanti,” katanya.

ARIS ANDRIANTO