TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ichwan Syam mengatakan Majelis Ulama Indonesia akan membahas fatwa pembuktian terbalik. Hal ini menjadi salah satu materi pembahasan dalam Musyawarah Nasional MUI ke VIII pada 25 Juli 2010 di Jakarta Convention Center yang akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami akan rumuskan pembuktian terbalik dalam pandangan syariat Islam seperti apa?" kata Ichwan usai bertemu Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Kamis (1/7).
Pembuktian terbalik merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan dalam kasus dugaan penggelapan uang atau korupsi. Kasus korupsi dan kasus suap pejabat masih banyak mewarnai pemberitaan media massa saat ini.
Ichwan menuturkan materi fatwa yang akan dibahas itu merupakan laporan dari masyarakat, bukan pilihan dari MUI. "Itu pertanyaan masyarakat melalui surat maupun ada juga yang datang ke MUI," ujarnya.
Materi fatwa lain yang akan dibahas tentang tato, bagaimana hukum pembuatan kelembagaan mempersiapkan organ tubuh, vaksin meningitis, fatwa hipnotis dan orang yang terlahir sebagai perempuan tapi memiliki alat kelamin laki-laki apakah statusnya harus berubah. "Masalah itu dinventarisasi yang akan dibahas semua dalam munas," katanya.
