TEMPO Interaktif, Surakarta - Pemerintah Kota Surakarta mulai memperketat pembuatan kartu keluarga serta kartu tanda penduduk baru. Hal itu dilakukan untuk mencegah arus urbanisasi dari daerah sekitar.
Urbanisasi diperkirakan menyumbang kepadatan penduduk serta pengeluaran pemerintah membengkak. Menurut Wali Kota Surakarta, Joko Widodo, pembengkakan pengeluaran Pemerintah Kota Surakarta untuk pos kesejahteraan masyarakat mulai tampak sejak beberapa tahun lalu.
"Padahal anggaran yang disediakan sudah sangat besar," kata Joko. Tahun lalu, Pemerintah Kota Surakarta menganggarkan Rp 12 miliar untuk program pelayanan masyarakat. Anggaran yang dinilai sudah cukup besar itu ternyata tidak mampu mencukupi.
Biaya untuk pemeliharaan masyarakat membengkak hingga nyaris 50 persen. Di akhir tahun lalu, Surakarta memiliki tunggakan hingga Rp 5,8 miliar di sejumlah rumah sakit. Hal yang sama juga terjadi pada program bantuan biaya pendidikan siswa sekolah.
Tahun ini Surakarta memberikan anggaran Rp 23 miliar untuk program tersebut. Anggaran itu ternyata tidak mencukupi untuk membiayai semua warga yang bersekolah. Akibatnya siswa Sekolah Menengah Atas belum bisa menikmati program tersebut.
Joko Widodo menegaskan jika kepadatan penduduk di Surakarta sudah terlampau tinggi. "Surakarta merupakan kota terpadat di Jawa Tengah," kata dia. Jika penambahan jumlah penduduk tidak ditekan, dia yakin keuangan pemerintah daerah akan semakin kedodoran untuk membiayai program kesejahteraan masyarakat.
Dia juga mewaspadai kemungkinan maraknya pembuatan kartu tanda penduduk baru oleh warga luar Kota Surakarta. "Bisa jadi mereka menumpang di alamat kerabat," kata Joko. Karena itu, pihaknya menginstruksikan kepada kepala kelurahan untuk melakukan verifikasi yang ketat bagi permohonan pembuatan kartu tanda penduduk yang baru.
Dia juga memberikan pembatasan bagi warga baru dalam mendapatkan fasilitas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, utamanya layanan kesehatan serta pendidikan. Warga baru dapat memperoleh fasilitas tersebut jika telah memiliki kartu kependudukan setelah dua tahun. "Kita memberikan prioritas kepada warga yang sudah lama tinggal," kata Joko.
Terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik Surakarta, Toto Desanto membenarkan jika kepadatan penduduk di Surakarta cukup tinggi. "Bahkan jauh lebih tinggi dibanding Semarang yang merupakan ibu kota provinsi," kata Toto. Sebagai perbandingan, Surakarta memiliki kepadatan penduduk lebih dari 11.300 orang tiap satu kilometer persegi. Padahal, Semarang hanya memiliki kepadatan sebesar 3.000 penduduk per satu kilometer persegi.
Jika dibanding sepuluh tahun silam, rata-rata tingkat kepadatan hanya bertambah 100 orang tiap kilometer persegi. Dia justru memperkirakan jika penambahan itu diakibatkan faktor kelahiran.
AHMAD RAFIQ
Urbanisasi diperkirakan menyumbang kepadatan penduduk serta pengeluaran pemerintah membengkak. Menurut Wali Kota Surakarta, Joko Widodo, pembengkakan pengeluaran Pemerintah Kota Surakarta untuk pos kesejahteraan masyarakat mulai tampak sejak beberapa tahun lalu.
"Padahal anggaran yang disediakan sudah sangat besar," kata Joko. Tahun lalu, Pemerintah Kota Surakarta menganggarkan Rp 12 miliar untuk program pelayanan masyarakat. Anggaran yang dinilai sudah cukup besar itu ternyata tidak mampu mencukupi.
Biaya untuk pemeliharaan masyarakat membengkak hingga nyaris 50 persen. Di akhir tahun lalu, Surakarta memiliki tunggakan hingga Rp 5,8 miliar di sejumlah rumah sakit. Hal yang sama juga terjadi pada program bantuan biaya pendidikan siswa sekolah.
Tahun ini Surakarta memberikan anggaran Rp 23 miliar untuk program tersebut. Anggaran itu ternyata tidak mencukupi untuk membiayai semua warga yang bersekolah. Akibatnya siswa Sekolah Menengah Atas belum bisa menikmati program tersebut.
Joko Widodo menegaskan jika kepadatan penduduk di Surakarta sudah terlampau tinggi. "Surakarta merupakan kota terpadat di Jawa Tengah," kata dia. Jika penambahan jumlah penduduk tidak ditekan, dia yakin keuangan pemerintah daerah akan semakin kedodoran untuk membiayai program kesejahteraan masyarakat.
Dia juga mewaspadai kemungkinan maraknya pembuatan kartu tanda penduduk baru oleh warga luar Kota Surakarta. "Bisa jadi mereka menumpang di alamat kerabat," kata Joko. Karena itu, pihaknya menginstruksikan kepada kepala kelurahan untuk melakukan verifikasi yang ketat bagi permohonan pembuatan kartu tanda penduduk yang baru.
Dia juga memberikan pembatasan bagi warga baru dalam mendapatkan fasilitas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, utamanya layanan kesehatan serta pendidikan. Warga baru dapat memperoleh fasilitas tersebut jika telah memiliki kartu kependudukan setelah dua tahun. "Kita memberikan prioritas kepada warga yang sudah lama tinggal," kata Joko.
Terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik Surakarta, Toto Desanto membenarkan jika kepadatan penduduk di Surakarta cukup tinggi. "Bahkan jauh lebih tinggi dibanding Semarang yang merupakan ibu kota provinsi," kata Toto. Sebagai perbandingan, Surakarta memiliki kepadatan penduduk lebih dari 11.300 orang tiap satu kilometer persegi. Padahal, Semarang hanya memiliki kepadatan sebesar 3.000 penduduk per satu kilometer persegi.
Jika dibanding sepuluh tahun silam, rata-rata tingkat kepadatan hanya bertambah 100 orang tiap kilometer persegi. Dia justru memperkirakan jika penambahan itu diakibatkan faktor kelahiran.
AHMAD RAFIQ
