TEMPO Interaktif, Jakarta - - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Kadir Karding menyatakan tarik ulur negosiasi untuk menentukan ongkos naik haji antara DPR dengan Kementerian Agama dan maskapai penerbangan Garuda Indonesia hingga kini masih belum menemukan titik temu kesepakatan. "Dari beberapa negosiasi masih dinamis terus, masih alot," kata Kadir di Semarang, Jum'at (11/6).
Dari kalangan DPR ngotot agar ongkos haji bisa diturunkan karena ada komponen-komponen biaya yang bisa dikurangi sementara pihak lain belum mau menurunkan biaya tersebut.
Kadir menyatakan salah satu komponen yang alot itu adalah biaya penerbangan. Sebab, komponen ini mencapai 52 persen dari biaya anggaran haji. Awalnya, PT Garuda Indonesia menawarkan US$ 1.799 atau hampir Rp 18 juta per calon jamaah tapi itu diminta diturunkan lagi oleh DPR.
"Kemarin udah konsinyaring, mereka mau menurunkan 18 dollar," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini. Atas tawaran itu, DPR lagi-lagi belum puas.
Karena belum menemukan titik temu maka DPR minta agar Kementerian Agama menggelar rapat internal bersama dengan Departemen Perhubungan dan maskapai Garuda Indonesia. "Senin, kita akan ketemu untuk bahas lagi," kata mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah ini.
Saat ini setidaknya ada beberapa maskapai penerbangan yang ingin menjadi mitra penerbangan para calon jamaah haji, diantaranya Garuda Indonesia, Al-Wafir, Batavia dan lain-lain. Kadir mencontohkan maskapaia Batavia berani mematok harga penerbangan US$ 1.500. Namun, DPR belum berani menyetujui karena masih ragu apakah Batavia mampu atau tidak untuk mengangkut para calon jamaah Indonesia secara baik.
Kadir menambahkan komponen yang masih menjadi perdebatan adalah soal bunga bank dari uang setoran para calon jamaah haji. DPR meminta agar bungan bank yang seluruhnya mencapai Rp 1,2 triliun itu dipakai untuk mensubsidi ke pembiayaan lain. "Kami minta hasil bunga bank dipakai subsidi pemondokan," kata Kadir.
Selama ini, biaya pemondokan yang dikeluarkan Kementerian Agama untuk ring I antara 3 ribu real hingga 3.300 real. Jika disubsidi per kepala 500 real per kepala maka ongkos haji berarti bisa diturunkan. Selain itu, DPR masih mreteli satu-satu berbagai komponen biaya haji agar bisa diturunkan, seperti baiay seragam, biaya perjalanan di Arab Saudi, biaya petugas dan lain-lain.
Saat ditanya berapa penurunan biaya haji yang ditarget DPR, Kadir tidak bisa memastikan. "Kita ga bisa target. Yang penting tahun ini harus turun," katanya.
ROFIUDDIN
