TEMPO Interaktif, Surabaya — Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik menemukan banyak indikasi politik uang (money politics) menjelang pelaksanaan pilkada yang digelar hari ini (26/5).
Kepada tempo, Ketua Panwaslu Gresik, Muhammad Thoha mengatakan, banyak laporan adanya indikasi politik uang berupa serangan fajar masuk ke Panwas Kecamatan. “Kami masih tindaklanjuti dengan mencari bukti, memang banyak laporan adanya serangan fajar yang masuk ke kita,” kata M Thoha.
Serangan fajar atau money politics yang diberikan sesaat menjelang pencoblosan setidaknya terjadi di kawasan Banjarsari, Kecamatan Cerme Gresik. Di Banjarsari ini, Panwascam menemukan adanya indikasi pembagian uang pada malam hari.
Tak hanya itu, di beberapa desa di Kecamatan Benjeng, Gresik, juga dilaporkan terdapat pembagian uang pada subuh tadi. “Tapi hingga saat ini laporan yang masuk baru lisan, buktinya belum kita temukan,” tambahnya.
Tak hanya di dua lokasi ini, sejak waktu kampanye lalu, Panwas Kecamatan di beberapa wilayah setidaknya juga melaporkan adanya money politics, hanya saja sulitnya mencari barang bukti menjadikan indikasi politik uang ini sulit untuk ditindaklanjuti. Yang pasti, secara keseluruhan Panwas menilai proses pemilihan saat ini berjalan lancar dan tertib.
Anggota Komisi Pemilihan Umum Gresik Abdul Basid mengatakan, mekanisme pelanggaran pilkada diselesaikan melalui dua jalur. “Jika money politics berarti ada pelanggaran pidana itu setelah dari Panwas silakan dilanjutkan ke polisi, tapi kalau sifatnya administratif pelanggaran dilanjutkan ke KPU,” kata Basid.
Rohman Taufiq
Berita terkait
5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia
16 jam lalu
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?
Baca SelengkapnyaHugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu
20 jam lalu
Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?
Baca SelengkapnyaKader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya
20 jam lalu
Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?
Baca SelengkapnyaAlasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024
1 hari lalu
Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme
2 hari lalu
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu
2 hari lalu
Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.
Baca SelengkapnyaPemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka
27 hari lalu
Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.
Baca SelengkapnyaDemokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya
28 hari lalu
Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.
Baca SelengkapnyaAHY Buka Suara Soal Pemilu 2024, dari Alasan Gabung dengan Prabowo hingga Politik Uang
55 hari lalu
AHY mengklaim dia sudah berdiskusi dengan Prabowo Subianto mengenai maraknya politik uang di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSuara Demokrat Turun, AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Paling Ugal-Ugalan
55 hari lalu
AHY berharap praktik politik uang bisa segera dihapuskan. Jika politik uang masih ada, biaya politik akan tetap tinggi.
Baca Selengkapnya