TEMPO Interaktif, Batam - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Riau Dean Yealta mengatakan, untuk menggelar pemilihan umum kepala daerah Kepri menyedot dana senilai Rp 45 miliar. Dana tersebut dua per tiga untuk keperluan petugas dan sisanya untuk keperluan logistik.
Dana sebesar itu tak hanya untuk keperluan pilkada gubernur dan wakil gubernur, tapi juga untuk calon bupati di tiga kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak. Kabupaten yang menyelenggarakan pemilu itu adalah Kabupaten Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan.
Dean menyebutkan, ada 25 ribu personel penyelenggara pemilu itu yang menjadi tanggung jawab pihak KPU Kepri dalam hal pembayaran honor. Petugas itu tersebar di tiga kabupaten tadi.
Kota Batam yang paling banyak menyedot dana untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur senilai Rp 8 miliar, kemudian Kabupaten Bintan Rp 3 miliar, Anambas Rp 2 miliar, Tanjung Pinang Rp 2,7 miliar, Kabupaten Karimun Rp 4 miliar, Lingga Rp 2 miliar dan Natuna Rp. 4 miliar. "Logistik sudah siap dan akan didistribusikan hari ini," kata Dean Yealta kepada Tempo di Batam.
Anggota KPU Kepri yang lain, Tibrani mengatakan terdapat 3.291 tempat pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepri dengan jumlah pemilih sebanyak 1,224,291 juta orang.
Ketua Stisipol Universitas Raja Haji Tanjung Pinang, Zamzami A Karim menilai, pilkada di Kepri kali ini masih akan diwarnai politik uang. Sasarannya adalah pemilih yang tergolong miskin. Caranya merayu agar pemilih tertuju pada kandidat tertentu. " Ini pemicu tindak kekerasan," kata Zamzami dalam paparan acara Seminar dan Deklarasi Damai Pilkada Kepri di Batam, Kamis (5/5).
Ia juga menuding, pemilihan langsung ini tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan terpilihnya pemimpin yang berkualitas, yang cakap mengelola pemerintahan dan memberi teladan yang baik bagi rakyat yang dipimpinnya. Akibatnya pemilihan langsung telah menjerat masyarakat untuk memilih orang populer, berduit, dan berhasil membujuk parpol yang mencalonkan dirinya.
Jadi, seolah partai politik menjadi barang dagangan, karena para calon hanya menumpang kendaraan sebagai syarat untuk mengikuti pemilu. "Tak ubahnya transaksi perdagangan," katanya.
Rumbadi Dalle
