Demo, Warga Pasang Tenda dan Bakar Ban di Lapangan Golf Dago

Reporter

Editor

Sabtu, 1 Mei 2010 16:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Sekitar seratus warga tiga kampung berunjuk rasa dengan menduduki area lapangan golf Mountain View di kawasan mewah Dago Pakar Resort, Kabupaten Bandung, Sabtu (1/5). Sejak pukul 04.00 subuh tadi, warga kampung seputaran lapangan itu memasang tenda biru, spanduk dan poster. Mereka juga sempat membakar ban di depan.

Koordinator pengunjuk rasa, Aceng, 41 tahun, mengklaim, massanya berasal dari kampung Cikutra, Ciosa, Ciharalang dan Ligar Jaya, Desa Mkar Saluyu Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. "Ini aksi solidaritas terhadap Haji Adang yang tanahnya dicaplok pihak PT Bandung Pakar sejak 1990 lalu tanpa bayar," kata Aceng di lokasi demo, Sabtu (1/5). Tanah yang diklaim milik Adang itu seluas 1.200 meter berada tepat di lokasi tenda pendemo.

"Dulu tanah ini digunakan kebun dan makam leluhur Haji Adang," kata lelaki berkumis yang mengaku keponakan Adang itu. Aceng menuturkan, Adang menjadi korban patgulipat mafia tanah era 1990-an. Mafia menyerobot tanah pamannya itu lalu disertifikatkan atas nama Adun pada tahun 1992 warga setempat. "Padahal Adun sudah meninggal sejak 1986. Bagimana bisa dia tandatangan sertifikat enam tahun kemudian,"kata warga kampung Ciosa itu. Tanah itu lalu dijual ke PT Bandung Pakar, yang sedang membangun lapangan golf.

Menurut Aceng, Adang sendiri, yang sekarang tinggal di kawasan Jembar, Cicadas, Kota Bandung, hingga kini tak pernah sepeserpun menerima duit hasil penjualan tanah ke PT Bandung Pakar itu. "Kami akan terus menduduki lahan (lapangan golf) ini sebelum PT Bandung Pakar membayar uang pembelian atau ganti rugi kepada Haji Adang,"tandasnya.

Seorang staf Mountain mengatakan, pihaknya tak mengusir para pendemo. "Tapi kami berjaga supaya mereka tak sampai anarkis," kata lelaki paruh baya berkemeja biru yang menolak dikutip nama itu. Aksi demo pun tak menghentikan minat pemain golf. "Mereka (para pemain) tetap main. Karena lokasi yang diduduki pendemo hanya sebagian kecil saja dari lapangan, tingal dijauhi saja,"kata dia yang tampak mengawasi para pendemo tak jauh dari lokasi. Tentang ancaman aksi demo berkepanjangan, ia tak terlalu menggubris. "Kita lihat saja siapa yang lebih kuat bertahan."

Tentang tuntutan para pendemo, kata dia, beberapa kali PT Bandung Pakar sudah menciba agar para pendemo menunjukkan bukti-bukti dokumen otentik. "Tapi mereka tak bisa tunjukkan bukti-bukti (kepemilikan tanah), sedangkan kami bunya bukti jual beli," tandas dia.

ERIK P HARDI

Berita terkait

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

51 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

6 Februari 2024

Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

23 Januari 2024

Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

21 Januari 2024

Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.

Baca Selengkapnya

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.

Baca Selengkapnya

Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

8 Desember 2023

Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Baca Selengkapnya

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

19 November 2023

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.

Baca Selengkapnya