AJI Padang Deklarasikan Upah Layak Jurnalis di Puncak Gunung Marapi

Reporter

Editor

Sabtu, 1 Mei 2010 12:49 WIB

TEMPO Interaktif, Padang -Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang merilis upah layak jurnalis Sumatera Barat di puncak Gunung Marapi, Sabtu (1/5). AJI Padang menetapkan upah layak jurnalis Sumatera Barat 2010 berdasarkan survei terhadap 30 jurnalis lajang di Sumatera Barat menyangkut kebutuhan hidup minimal dalam bekerja secara profesional.

Lima anggota AJI Padang dikoordinir Ketua AJI Padang Hendra Makmur hari ini berada di puncak gunung pada ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut. Sambil mengibarkan bendera AJI Padang serta sejumlah poster tuntutan upah layak bagi jurnalis, AJI Padang mendeklarasikan upah layak untuk wartawan di Padang.

“Upah layak wartawan di Sumatera Barat Rp 2,9 juta (tepatnya Rp 2,912,066) per bulan, ini upah layak untuk jurnalis lajang alias belum menikah yang kami survei dari 30 narasumber jurnalis lajang di Sumatera Barat,” kata Ketua AJI Padang, Hendra Makmur melalui telepon seluluernya.

Upah layak itu didasarkan pada biaya hidup di Padang terdiri dari biaya pangan seperti makan, sarapan, buah, kopi, gula, teh mencapai Rp 1,025 juta per bulan, biaya kos Rp 300 ribu per bulan, biaya sandang mulai dari pakaian, handuk, sepatu kerja dan pakaian dalam Rp 225 ribu per bulan, biaya kebutuhan lain untuk transportasi, komunikasi, peralatan kerja, bacaan dan rekreasi mencapai Rp 1,096 juta per bulan. Biaya ini ditambah denan tabungan sebanyak 10 persen dari upah layak sebesar Rp 264 ribu per bulan.

AJI Padang sengaja mengambil kesempatan merilis upah layak di puncak Gunung Marapi yang aktif yang terletak di perbatasan Kabupaten Tanah Datar, Agam, Padangpanjnag dan Bukittinggi.

"Puncak Marapi adalah puncak gunung aktif tertinggi di Sumatera Barat, kami jadikan simbol perjuangan, artinya profesi jurnalis itu tinggi, tapi penuh perjuangan, termasuk memperjuangkan upah layak untuk dirinya sendiri dari perusahaan pers," kata Hendra Makmur.

FEBRIANTI

Berita terkait

Nany Afrida dan Bayu Wardhana Terpilih Jadi Ketua dan Sekjen AJI Periode 2024-2027

1 jam lalu

Nany Afrida dan Bayu Wardhana Terpilih Jadi Ketua dan Sekjen AJI Periode 2024-2027

Nany Afrida dan Bayu Wardhana terpilih menjadi Ketua dan Sekjen AJI yang baru dalam Kongres XII AJI.

Baca Selengkapnya

Top 3 Tekno: Kenaikan UKT, Proyek Google untuk Israel, Polusi Udara dan Cina

1 hari lalu

Top 3 Tekno: Kenaikan UKT, Proyek Google untuk Israel, Polusi Udara dan Cina

Berita tentang kenaikan UKT di ITB masih mengisi Top 3 Tekno Berita Terkini.

Baca Selengkapnya

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

4 hari lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

AJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference

4 hari lalu

AJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference

AJI menilai kedua acara ini jadi momentum awal bagi jurnalis di Indonesia dan regional untuk mempererat solidaritas.

Baca Selengkapnya

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

33 hari lalu

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?

Baca Selengkapnya

AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

38 hari lalu

AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

Kekerasan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut itu merupakan bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik yang tidak sepatutnya terjadi.

Baca Selengkapnya

Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

38 hari lalu

Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

Ormas dan kepolisian dianggap paling berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

5 Maret 2024

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

5 Maret 2024

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya