Ketika ditanya apakah ada ganjalan karena PPP sudah tak mendukung Gus Dur, Lopa berkata dengan nada tinggi,Saya sejak kecil sudah bekerja untuk Republik Indonesia, tidak bekerja untuk perseorangan. Kalau saya bekerja untuk menegakkan hukum, mana ada orang keberatan?
Lopa lebih lanjut menegaskan, penegakan hukum di Indonesia akan dimulai dengan membenahi jajaran kehakiman di seluruh Indonesia. Disamping itu, Presiden Abdurrahman Wahid secara khusus meminta dirinya untuk mengusahakan para pelaksana hukum selalu dalam kondisi fit saat melaksanakan tugas serta mempunyai rasa tanggung jawab. Tujuannya agar vonis-vonis yang dikeluarkan bisa mencerminkan rasa keadilan.
Jika di daerah terdapat korupsi Rp 100 juta atau 200 juta, dia dihukum 6 tahun, sedangkan di ibukota korupsi Rp 100 miliar dihukum 2 tahun, itu kan tidak adil, ujarnya dengan logat Bugis yang kental selepas pelantikan di Istana Negara.
Karena itu, lanjut dia, pihaknya akan menjalin kerja sama yang lebih baik dengan Mahkamah Agung (MA). Sebab, pembentukan profesionalisme fungsi hakim dipegang oleh MA, sedangkan pengangkatan dan pemindahan hakim oleh Departemen Kehakiman dan HAM. Selain itu, Lopa juga mengatakan bahwa Presiden meminta dirinya ikut mendorong kinerja Kejaksaan Agung agar bisa menampilkan performa yang lebih baik.
Sementara itu, Wakil Sekjen DPP PPP Bachtiar Chamsyah mengaku terkejut dengan kesediaan Lopa menjadi Menteri Kehakiman dan HAM yang baru. Sebagai Ketua Dewan Pakar PPP, lanjut dia, Lopa seharusnya tidak menerima tawaran itu. Apalagi, PPP jelas-jelas telah menarik dukungannya terhadap Presiden Wahid dan salah seorang menteri dari PPP lainnya, Zarkasih Nur, telah menyatakan kesediaannya untuk mundur. (Kurie Suditomo/Nurakhmayani)
