Wakil Ketua BIN Jadi Pengurus Nahdlatul Ulama Dianggap Salahi AD/ART
Rabu, 21 April 2010 11:50 WIB
TEMPO Interaktif, Surabaya - Penunjukan Wakil Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) As’ad Said Ali sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dipersoalkan beberapa pihak. Kepada Tempo, Rabu (21/4), Rois Syuriah Pengurus Wilayah NU Jawa Timur Miftachul Ahyar menilai masuknya As’ad telah menyalahi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga NU.
Pengasuh pesantren Miftachussunah Surabaya ini menuding ada kesengajaan memanipulasi AD/ART dengan tujuan memuluskan masuknya As’ad ke dalam struktur pengurus harian. “Saya melihat ada upaya kesengajaan untuk memasukkan ini (As’ad) dengan merubah AD/ART dengan cara yang tidak benar,” kata Miftach.
Kesengajaan ini, menurut dia, terlihat dari adanya perubahan klausul dalam AD/ART yang menyatakan setiap pengurus PBNU harus pernah menjadi pengurus aktif minimal empat tahun. “Syarat ini mutlak mulai pengurus MWCNU (tingkat kecamatan), PCNU(kabupaten), PWNU (Provinsi), terlebih untuk PBNU,” tambah dia.
Bahkan, saat pembahasan AD/ART di Muktamar, klausul ini tidak berubah, tapi tiba-tiba di tangan tim perumus AD/ART, kalusul ini diubah sepihak dengan mengganti kalimat “pengurus aktif” menjadi “anggota aktif”.
“Kalau syarat pengurus ranting (pengurus NU tingkat desa) syaratnya memang hanya anggota aktif, tapi kalau MWCNU ke atas harus pengurus aktif bukan asal anggota,” tambah Miftach.
Perubahan AD/ART yang secara tiba-tiba dan dinilai menyalahi ketentuan ini sebenarnya telah diprotes oleh Miftach beserta beberapa perwakilan pengurus wilayah NU ketika menghadiri acara penyusunan pengurus PBNU di kediaman Rois Aam PBNU Kiai Sahal Mahfud di Pati Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Saat itu tidak hanya AD/ART yang didebat, Miftach juga mempertanyakan masuknya As’ad menjadi wakil ketua Umum. “Harusnya sesuai AD/ART juga, wakil itu diambilkan dari suara terbanyak kedua, harusnya yang jadi itu Slamet Effendy Yusuf,” tambah dia.
Protes inilah yang lantas sempat memunculkan wacana adanya dua nama wakil ketua umum dan dua nama wakil Rois Aam. Untuk wakil Rois Aam sendiri, Kiai Sahal Mahfud menginginkan Kiai Mustofa Bisri. Padahal dalam muktamar yang dapat suara di bawah Sahal Mahfud adalah Hasyim Muzadi. Karena itu, sempat ada wacana keduanya baik Mustofa Bisri maupuan Hasyim Muzadi dijadikan wakil Rois Aam.
Terlepas dari itu semua, PWNU Jawa Timur berjanji segera memprotes atas perubahan AD/ART tersebut. “Kita sedang menyusun dan mencari data-data untuk memprotes perubahan ini,” tambah dia.
Sementara itu, salah satu Ketua PBNU yang baru, Saifullah Yusuf, meminta protes semacam ini tidak perlu dilakukan. “Kita semua ingin NU ke depan solid. Kepengurusan saat ini saya kira adalah yang terbaik dan tidak melangar apapun,” kata Saifullah yang juga ketua Gerakan Pemuda Ansor ini.
Menurut dia, penyusunan pengurus merupakan hak mutlak Rois Aam dan Ketua Umum. Karena itu semua pengurus NU di daerah diminta untuk sepenuhnya menghormati struktur kepengurusan yang telah ada. “Sebaiknya kita segera menatap ke depan. Masalah bangsa ini lebih penting ketimbang kembali kebelakang,” ungkap dia.
ROHMAN TAUFIQ
Pengasuh pesantren Miftachussunah Surabaya ini menuding ada kesengajaan memanipulasi AD/ART dengan tujuan memuluskan masuknya As’ad ke dalam struktur pengurus harian. “Saya melihat ada upaya kesengajaan untuk memasukkan ini (As’ad) dengan merubah AD/ART dengan cara yang tidak benar,” kata Miftach.
Kesengajaan ini, menurut dia, terlihat dari adanya perubahan klausul dalam AD/ART yang menyatakan setiap pengurus PBNU harus pernah menjadi pengurus aktif minimal empat tahun. “Syarat ini mutlak mulai pengurus MWCNU (tingkat kecamatan), PCNU(kabupaten), PWNU (Provinsi), terlebih untuk PBNU,” tambah dia.
Bahkan, saat pembahasan AD/ART di Muktamar, klausul ini tidak berubah, tapi tiba-tiba di tangan tim perumus AD/ART, kalusul ini diubah sepihak dengan mengganti kalimat “pengurus aktif” menjadi “anggota aktif”.
“Kalau syarat pengurus ranting (pengurus NU tingkat desa) syaratnya memang hanya anggota aktif, tapi kalau MWCNU ke atas harus pengurus aktif bukan asal anggota,” tambah Miftach.
Perubahan AD/ART yang secara tiba-tiba dan dinilai menyalahi ketentuan ini sebenarnya telah diprotes oleh Miftach beserta beberapa perwakilan pengurus wilayah NU ketika menghadiri acara penyusunan pengurus PBNU di kediaman Rois Aam PBNU Kiai Sahal Mahfud di Pati Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Saat itu tidak hanya AD/ART yang didebat, Miftach juga mempertanyakan masuknya As’ad menjadi wakil ketua Umum. “Harusnya sesuai AD/ART juga, wakil itu diambilkan dari suara terbanyak kedua, harusnya yang jadi itu Slamet Effendy Yusuf,” tambah dia.
Protes inilah yang lantas sempat memunculkan wacana adanya dua nama wakil ketua umum dan dua nama wakil Rois Aam. Untuk wakil Rois Aam sendiri, Kiai Sahal Mahfud menginginkan Kiai Mustofa Bisri. Padahal dalam muktamar yang dapat suara di bawah Sahal Mahfud adalah Hasyim Muzadi. Karena itu, sempat ada wacana keduanya baik Mustofa Bisri maupuan Hasyim Muzadi dijadikan wakil Rois Aam.
Terlepas dari itu semua, PWNU Jawa Timur berjanji segera memprotes atas perubahan AD/ART tersebut. “Kita sedang menyusun dan mencari data-data untuk memprotes perubahan ini,” tambah dia.
Sementara itu, salah satu Ketua PBNU yang baru, Saifullah Yusuf, meminta protes semacam ini tidak perlu dilakukan. “Kita semua ingin NU ke depan solid. Kepengurusan saat ini saya kira adalah yang terbaik dan tidak melangar apapun,” kata Saifullah yang juga ketua Gerakan Pemuda Ansor ini.
Menurut dia, penyusunan pengurus merupakan hak mutlak Rois Aam dan Ketua Umum. Karena itu semua pengurus NU di daerah diminta untuk sepenuhnya menghormati struktur kepengurusan yang telah ada. “Sebaiknya kita segera menatap ke depan. Masalah bangsa ini lebih penting ketimbang kembali kebelakang,” ungkap dia.
ROHMAN TAUFIQ
