Tim Kampanye Calon Wali Kota Surakarta Diperiksa Panwas

Reporter

Editor

Rabu, 14 April 2010 14:09 WIB

TEMPO Interaktif, Surakarta - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surakarta melakukan pemeriksaan terhadap tim kampanye Wirabhumi, salah satu calon wali kota Surakarta, Rabu (14/4). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya praktik politik uang yang dilakukan pada saat kampanye.

Menurut Ketua Panwaslu Surakarta, Sri Sumanta, dugaan praktik politik uang tersebut terjadi pada akhir pekan lalu di daerah Serengan. "Terdapat pembagian paket sembako dalam kampanye," kata Sumanta.

Berdasarkan barang bukti yang berhasil diamankan, paket sembako tersebut berisi beras, gula pasir, mi instan serta teh. Paket tersebut dimasukkan dalam bungkus plastik yang bergambar pasangan Eddy Wirabhumi-Supradi Kertamenawi, lengkap dengan nomor urut pencalonan. Panwaslu juga berhasil mendapatkan foto dokumentasi saat paket sembako tersebut dibagikan.

Selain tim kampanye, Panwaslu Surakarta juga akan memanggil Eddy Wirabhumi. "Sedang kita jadwalkan," kata Sumanta. Selain itu, beberapa orang yang hadir di dalam kampanye tersebut juga akan segera dimintai keterangan.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim kampanye Wirabhumi diwakili oleh sekretarisnya, Reni Widyawati. Reni menjalani pemeriksaan tertutup selama hampir dua jam.

Di tengah-tengah pemeriksaan, kembali salah satu anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Pasar Kliwon, Agus Anwari melaporkan adanya dugaan praktik politik uang yang terjadi di Kelurahan Kedung Lumbu. "Modusnya sama, yaitu pembagian paket sembako," kata Anwari. Pembagian paket sembako tersebut dilakukan pada Rabu pagi (14/4), dilakukan dari rumah ke rumah.

Sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan adalah sebuah paket sembako berisi beras, gula pasir, sabun serta mi instant. Paket sembako tersebut juga dibungkus dalam tas plastik yang bergambar Partai Demokrat serta pasangan Wirabhumi-Supradi Kertamenawi, lengkap dengan nama dan nomor urut dalam pemilihan umum kepala daerah.

Sekretaris tim kampanye, Reni Widyowati menyangkal bahwa pihaknya telah melakukan praktik politik uang, khususnya untuk kasus di Serengan. "Sembako tersebut kita bagikan kepada para anggota partai," kata Reni.

Dalam pemeriksaan tersebut, Reni menyerahkan kejumlah foto kopi kartu tanda anggota Partai Demokrat yang dimiliki oleh warga yang hadir pada saat kampanye. Dia menegaskan, pemberian paket sembako kepada para anggota partai bukan merupakan politik uang.

Meski demikian, dia mengatakan jika pembagian paket sembako tersebut berada di luar agenda dalam kampanye. "Saya sendiri juga baru tahu jika saat itu ada pembagian sembako," kata dia. Reni berjanji akan segera melakukan evaluasi internal mengenai adanya pembagian sembako tersebut.

Mengenai pembagian sembako di Kedung Lumbu, Reni mengaku belum tahu. "Akan kami cek terlebih dahulu," katanya sebelum meninggalkan kantor Panwaslu Surakarta.

Meski demikian, Panwaslu masih meragukan keterangan dari tim kampanye tersebut. "Ada beberapa kejanggalan yang kita lihat," kata Sumanta. Salah satu di antaranya adalah kesamaan tanggal pembuatan kartu tanda anggota para peserta kampanye. Dari seratus lebih kartu tanda anggota tersebut, semuanya dibuat pada 10 April, bertepatan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.

Selain itu, kartu anggota tersebut hanya diisi dengan tulisan tangan. "Model tulisannya juga semua sama," kata Sumanta.

Ahmad Rafiq

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

29 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

31 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

33 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

36 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

40 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

47 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

48 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

50 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

53 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya