TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua MPR Amien Rais menilai penggunaan batasan perolehan suara bagi partai politik dalam pemilihan umum untuk mencalonkan kandidat presiden dan wakil presiden mengurangi nilai demokrasi. Demikian disampaikan Amien kepada wartawan usai rapat pimpinan Majelis di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (4/2) siang. Pernyataan ini menanggapi adanya ketentuan itu dalam draf rancangan undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Departemen Dalam Negeri ke DPR beberapa waktu lalu. Menurutnya ada usulan lain yang lebih fair dan menarik. Usulan itu adalah, setiap partai politik dapat mengajukan calon kandidatnya jika memiliki kursi di parlemen. Setiap partai yang memiliki kursi di DPR baik banyak ataupun sedikit itu harus diberikan peluang untuk mencalonkan calonnya, kata dia. Usul ini, lanjut dia, didasarkan pada pengalaman Kroasia yang memiliki presiden dari partai terkecil. Namun karena tokoh itu adalah orang yang paling berbobot dan diterima oleh rakyat Kroasia, maka dia bisa menjadi presiden. Belajar dari sana, maka kemunculan seorang pemimpin nasional bisa dari partai menengah, partai sangat kecil, partai sangat besar, kata dia. Bagi parpol yang tidak mendapat dukungan rakyat dan ini terlihat dari tidak memiliki kursi di parlemen, maka tidak perlu mendapat peluang ini. Itu mengada-ada, kata dia. Hal yang sama juga berlaku bagi parpol yang hanya memiliki kursi dalam jumlah sangat minimal. Kalo cuma punya satu-dua kursi kan harus tahu diri juga, kata dia. Dengan menggunakan cara ini, kata dia, rakyat Indonesia bisa secara langsung memilih pemimpin nasionalnya. Saat ini, lanjut dia, ada ratusan partai di Indonesia. Oleh karena itu tidak mungkin semua partai secara otomatis langsung mendapatkan kesempatan mencalonkan kandidatnya. Nanti jadi ada ratusan paket. Ini juga tidak masuk akal, kata dia. Lebih lanjut dia mengatakan ukuran basis politik suatu parpol bersifat subyektif. Sehingga hal ini lebih baik ditentukan secara langsung oleh rakyat lewat pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, sambil mengibaratkan Indonesia sebagai sebuah kelurahan yang besar dan lurahnya dipilih secara langsung. Saya kira itulah lompatan kualitatif demokrasi kita, kata dia. Dengan cara rakyat memilih secara langsung, ujar dia, maka presiden terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat. Dia akan stabil, dan tidak perlu berkoalisi dalam membentuk kabinet. Dia bisa melangkah mantap dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat, kata dia. Kondisi semacam ini tidak bisa terjadi pada pemilihan presiden yang lalu karena pemilihan dilakukan oleh MPR. Akibatnya, kata dia, terjadi politik dagang sapi. Tapi kalo dipilih oleh rakyat, bagaimana mau dagang sapi? Yang memilih 110 juta orang lebih, tandas dia. Sementara itu, hasil rapat pimpinan Majelis siang ini, lanjut Amien, adalah melakukan pembahasan persiapan rapat paripurna Badan Pekerja MPR yang ke III. Rapat yang akan berlangsung pada Rabu (5/2) pukul 14.00 WIB itu akan membahas tiga laporan, yaitu dari Panitia Ad Hoc I soal Mahkamah Konstitusi, Panitia Ad Hoc II soal evaluasi nasib 144 TAP MPR dan MPRS, dan Panitia Ad Hoc Khusus soal anggaran belanja Majelis. (Budi RizaTempo News Room)