TEMPO Interaktif, Denpasar - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali memilih oposisi sebagai sikap politiknya lima tahun ke depan. Hal ini dinyatakan Ketua Sidang Komisi Sikap Politik PDI Perjuangan Frans Lebu Raya di Kongres III PDIP, Sanur Bali.

"PDIP menyepakati oposisi, yang berfungsi untuk melakukan kontrol dan penyeimbang. Kira-kira redaksinya begitulah," kata dia di arena Kongres III PDIP, Hotel Inna Grand Beach Bali, Sanur, semalam.

Menurut Frans, seluruh utusan daerah secara tegas menghendaki oposisi karena sikap itu sudah dinyatakan dalam kongres lima tahun lalu sebagai sikap politik partai. Dan sikap konsisten harus tetap ditunjukkan partai banteng moncong putih ini, yang selama ini direspons baik oleh publik.

Karena memilih oposisi, substansinya berarti tidak masuk dalam pemerintahan. Tapi partai tidak akan membabi buta dalam arti tidak semua program dan kebijakan pemerintah itu bisa ditolak. "Manakala kebijakan dianggap tidak berpihak kepada rakyat atau tidak sesuai dengan ideologi partai, PDIP tentu punya kewajiban untuk tetap kritis," ujarnya.

Ketua DPD Nusa Tenggara Timur yang sekaligus Gubernur NTT ini menambahkan, dalam sidang komisi tidak muncul soal prokoalisi. "Seluruh peserta menghendaki dan kemudian hasilnya seperti itu," kata dia.

Aria Bima, selaku Panitia Organizing Committee sekaligus koordinator persidangan mengatakan penempatan posisi ini penting karena akan lebih mudah mempertanggungjawabkan pada pemilih dan rakyat.

"Oposisi tidak dimaknai hanya sekadar asal beda, tetapi lebih memaknai kebijakan dari platform yang cara pandangnya ideologi 1 Juni 1965. "Hal yang berkaitan dengan program prorakyat kita dukung 100 persen," kata dia.

MUNAWWAROH