TEMPO Interaktif, Tulungagung - Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggusur semua pedagang kaki lima di jalur yang akan dilalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penertiban ini dinilai berlebihan oleh pedagang karena berlangsung hingga tiga hari.

Aksi bersih-bersih ini dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung dan aparat Kepolisian Sektor Ngunut di jalan raya Ngunut pagi tadi. Puluhan petugas mengusir para pedagang kaki lima yang berada di trotoar jalan mulai perlintasan kereta api Ngunut hingga lokasi peternakan kambing Etawa di Desa Karangsono atau sejauh tujuh kilometer menuju lokasi yang akan dikunjungi Presiden.

Rencananya Presiden akan tiba di Malang malam nanti dan bermalam di Blitar. Rombongan akan mengunjungi kawasan peternakan kambing Etawa di Desa Karangsono Tulungagung, Rabu (31/3) pagi.

Bersama aparat kepolisian, petugas Satpol PP tak hanya meminta para pedagang tutup. Para pedagang yang setiap hari mencari nafkah di tempat itu diminta membongkar lapak mereka hingga tak bersisa sama sekali. “Ini sudah keterlaluan,” kata Solikin, 35, pemilik kios rokok saat diminta pergi petugas, Selasa (30/3).

Menurut dia sikap aparat tersebut berbeda dengan pengamanan Presiden sebelumnya. Solikin menuturkan, pada saat Presiden Megawati mengunjungi Tulungagung beberapa tahun lalu, dia dan masyarakat sekitar justru diminta menonton dan bergerombol di pinggir jalan. Bahkan sejumlah anak sekolah tampak melambaikan bendera kecil di sepanjang jalur yang dilalui Megawati.

Sementara saat ini Solikin dan pedagang lainnya justru diminta pergi dari tempatnya berjualan selama tiga hari. Terhitung hari ini hingga Kamis (1/4) mendatang semua pedagang diminta tidak berada di jalur yang akan dilalui Presiden. Akibatnya para pedagang mengaku mengalami kerugian karena tidak mendapat kompensasi sama sekali dari pemerintah daerah. “Mau makan apa kalau tiga hari tidak kerja,” kata Solikin.

Juru bicara Pemerintah Kabupaten Tulungagung Ahmad Pitoyo membantah penertiban tersebut terkait kedatangan Presiden. Menurut dia setiap hari Satpol PP memang memiliki agenda menertibkan pedagang di lokasi terlarang. “Kebetulan momentumnya sama,” kilahnya.

Dia juga tidak bisa memberikan jaminan kompensasi kepada pedagang yang digusur. Sebab hingga saat ini Dinas Pendapatan Daerah yang mengurusi persoalan itu belum memberikan jawaban tegas.

HARI TRI WASONO