TEMPO Interaktif, Jakarta:Bencana banjir yang terjadi di ibukota serta beberapa daerah lainnya masih harus dievaluasi untuk dinyatakan sebagai bencana nasional. Demikian menurut Wakil Presiden Hamzah Haz, usai shalat Jumat di Istana Wakil Presiden hari ini (1/2). Hamzah juga menolak pendapat yang menyatakan pemerintah lambat dalam menangani masalah banjir belakangan. “Saya kira yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah DKI Jakarta, sebab sekarang tidak lagi tergantung ke pusat. Tidak lagi sentralisasi,” ujarnya kepada wartawan. Kalaupun ada kelambanan, pemerintah daerah (pemda) yang seharusnya bertindak aktif dan ofensif. Pemerintah daerah dinilai masih banyak yang belum menyadari tanggungjawabnya dan selalu menunggu perintah dari pusat. Meski diakui, bahwa salah satu kesulitan yang diihadapi pemda adalah keterbatasan dana. oleh dana yang terbatas. ”Sebenarnya kalau pemda mau aktif, tentu masyarakat tidak akan susah sekali. Karena paling tidak pemda mau menggerakkan masyarakat serta orang yang mampu untuk menangung kerugian yang diderita akibat bencana banjir,” kata dia. Dalam kesempatan ini, Hamzah juga mengkritisi kondisi tata ruang di daerah Bogor, Puncak, Cianjur (Bopunjur) yang tidak terkendali. Kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan air sudah tidak lagi rasional akibat maraknya pembangunan kawasan real estat. Karena bencana banjir kali ini harus menjadi momentum agar masyarakat serta pemda lebih tertib, termasuk penataan secara konseptual daerah Jakarta dan Jawa Barat. “ Di Puncak kan kita lihat banyak spanduk iklan yang hanya dengan 50 juta sudah dapat rumah dengan kredit. Itu kan merangsang orang,” kata dia. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)