Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kelompok Petani Singgung Janji Reforma Agraria Jokowi yang Tak Tuntas di Demo Hari Buruh

Editor

Amirullah

image-gnews
Massa dari berbagai elemen organisasi buruh saat melakukan aksi peringatan May Day atau hari buruh Internasional di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu, 1 Mei 2024. Para buruh melakukan long march dari Dukuh Atas menuju bundaran HI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Massa dari berbagai elemen organisasi buruh saat melakukan aksi peringatan May Day atau hari buruh Internasional di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu, 1 Mei 2024. Para buruh melakukan long march dari Dukuh Atas menuju bundaran HI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok petani dari berbagai daerah mengikuti aksi Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan patung kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Rabu, 1 Mei 2024. Perwakilan mereka, yaitu Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, menyinggung janji reforma agraria Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang tak tuntas selama sepuluh tahun menjabat.

Dalam orasi di peringatan hari pekerja sedunia itu, Dewi mempertanyakan jumlah tanah yang sudah dikembalikan kepada rakyat dalam agenda reforma agraria Jokowi. Diketahui, Jokowi menargetkan reforma agraria 9 juta hektare dalam visi Nawacita-nya.

Dewi mengatakan jumlah tanah objek reforma agraria yang akhirnya dipenuhi pemerintahan mantan wali Kota Solo itu sangat jauh dari target. “Tidak sampai dua persen dari janji sembilan juta hektare reforma agraria bagi kaum tani dan buruh tani di Indonesia,” kata Dewi dalam aksi Hari Buruh tersebut.

Menurut Dewi, jutaan hektare tanah justru diambil dari tangan masyarakat untuk kepentingan proyek strategis nasional atau PSN. Selain itu, kata dia, ada juga tanah yang diambil alih untuk proyek food estate yang akan dilanjutkan dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti.

Dia pun menyoroti ketimpangan penguasaan tanah yang semakin tajam selama ayah Gibran itu menjabat. Menurut Dewi, tanah lebih banyak dikuasai segelintir orang elit di Indonesia. “Selama satu dekade pemerintahan Jokowi, lebih banyak tanah-tanah yang dirampas ketimbang dikembalikan kepada rakyat,” ucap Dewi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dewi juga mengungkit banyaknya masyarakat yang harus menjadi petani gurem atau mengalami guremisasi akibat ketimpangan penguasaan lahan itu. Selain itu, dia juga membicarakan banyaknya penangkapan terhadap petani, masyarakat adat, hingga nelayan yang dia sebut merajalela selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi.

Maka dari itu, Dewi menyatakan persatuan antara kaum buruh dan kaum petani menjadi penting. “Itulah sistem ketidakadilan yang harus kita lawan bersama-sama, tidak ada lagi perjuangan sektoral. Itulah mengapa pentingnya organisasi-organisasi tani bergabung bersama gerakan buruh di seluruh wilayah Indonesia,” ujar dia.

Selama orasi tersebut, sejumlah orang dari gabungan serikat-serikat petani turut memberikan sorak persetujuan. Mereka berasal dari organisasi petani berbagai kota dan kabupaten, di antaranya Pangandaran, Majalengka, Ciamis, Tasikmalaya, Sukabumi, Indramayu, Cianjur, dan lain sebagainya.

Pilihan Editor: Alasan Golkar Terapkan Survei Tiga Lapis untuk Usung Calon di Pilkada 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bank Tanah Klaim Reforma Agraria 1.873 Hektare Tanah di IKN Telah Masuk Tahap Akhir

1 hari lalu

Warga bercengkrama dengan latar belakang Istana Negara IKN di Taman Kusuma Bangsa, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu, 18 Agustus 2024. ANTARA/Muhammad Adimaja
Bank Tanah Klaim Reforma Agraria 1.873 Hektare Tanah di IKN Telah Masuk Tahap Akhir

Badan Bank Tanah mengklaim pelaksanaan reforma agraria atas aset di IKN.


Kecelakaan Kerja Berulang di Penghiliran Nikel IMIP, Serikat Buruh: Perusahaan dan Negara tidak Melindungi Pekerja

5 hari lalu

Kawasan industri berbasis nikel Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP di Kecamatan Bahodopi, Sulawesi Tengah, Ahad, 31 Desember 2023. Industri nikel menempatkan Sulawesi Tengah di posisi ke empat secara nasional dengan realisasi investasi tertinggi setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur. ANTARA/Mohamad Hamzah
Kecelakaan Kerja Berulang di Penghiliran Nikel IMIP, Serikat Buruh: Perusahaan dan Negara tidak Melindungi Pekerja

Serikat Buruh Industri Pertambangan atau SBIPE di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, kembali dibuat gelisah lantaran ledakan di kawasan industri penghiliran nikel itu masih saja terjadi


Ribuan Buruh akan Demo Tuntut Pencabutan Omnibus Law Hari Ini

5 hari lalu

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal memberikan orasi di depan Massa aksi dari Partai Buruh dan beberapa serikat buruh lainnya di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Januari 2023. Mereka menggelar aksi untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ribuan Buruh akan Demo Tuntut Pencabutan Omnibus Law Hari Ini

Unjuk rasa yang dimotori Partai Buruh ini akan berlangsung di depan Gedung Mahkamah Konstitusi


KPA Beri Catatan Menteri ATR/BPN Baru untuk Penuntasan Konflik Agraria

11 hari lalu

Warga Dago Elos menggantung boneka mafia tanah saat aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Senin, 22 Juli 2024. Warga Dago Elos menggelar aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri, kantor Kejaksaan Tinggi, dan kantor Kejaksaan Negeri Bandung untuk memastikan berkas persidangan penipuan Muller bersaudara dalam sengketa lahan Dago Elos bisa segera digelar. TEMPO/Prima mulia
KPA Beri Catatan Menteri ATR/BPN Baru untuk Penuntasan Konflik Agraria

Periode 2015-2023, KPA mencatat sedikitnya terjadi 2.939 letusan konflik agraria seluas 6,3 juta hektar yang berdampak pada 1,75 juta rumah tangga pet


ATR/BPN Klaim Telah Melaksanakan Reforma Agraria 14,5 Juta Hektare dalam Satu Dekade Terakhir

11 hari lalu

Massa menggelar aksi unjuk rasa pada peringatan Hari Tani Nasional ke-64 di depan Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa, 24 September 2024. Dalam aksi ini, demonstran menyebut ada 18 bentuk kejahatan terhadap Konstitusi Agraria di Indonesia salah satunya, pemerintah yang dinilai tidak menjalankan Reforma Agraria. TEMPO/Ilham Balindra
ATR/BPN Klaim Telah Melaksanakan Reforma Agraria 14,5 Juta Hektare dalam Satu Dekade Terakhir

Kementerian ATR/BPN mengatakan telah melaksanakan reforma agraria seluas 14,5 juta hektare dalam 10 tahun terakhir.


Wacana Pemutihan Utang Petani, Serikat Petani: 16,8 Juta Orang Kekurangan Lahan Pertanian

11 hari lalu

Ilustrasi Petani. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Wacana Pemutihan Utang Petani, Serikat Petani: 16,8 Juta Orang Kekurangan Lahan Pertanian

Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, menilai ketimpangan kepemilikan lahan pertanian yang terjadi saat ini sudah sangat serius.


Pemerintah Segera Implementasikan Reforma Agraria di Sekitar IKN

12 hari lalu

Warga memegang sertifikat tanah miliknya usai diserahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Pemerintah Segera Implementasikan Reforma Agraria di Sekitar IKN

Implementasi reforma agraria terdekat saat ini adalah di Penajam Paser Utara yang mana lokasinya berdekatan dengan IKN.


Capaian Reforma Agraria Selama 10 Tahun Jokowi Hanya Sebatas Legalisasi Aset

16 hari lalu

Massa menggelar aksi unjuk rasa pada peringatan Hari Tani Nasional ke-64 di depan Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa, 24 September 2024. Dalam aksi ini, demonstran menyebut ada 18 bentuk kejahatan terhadap Konstitusi Agraria di Indonesia salah satunya, pemerintah yang dinilai tidak menjalankan Reforma Agraria. TEMPO/Ilham Balindra
Capaian Reforma Agraria Selama 10 Tahun Jokowi Hanya Sebatas Legalisasi Aset

KPA sebut kebijakan reforma agraria selama 10 tahun Jokowi, keliru dan perlu dikoreksi


Komnas HAM: Banyak Masyarakat Ditetapkan Tersangka di Konflik Agraria di IKN

18 hari lalu

Alat berat beroperasi di area proyek Bandara VVIP, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 15 Agustus 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan Bandara VVIP yang berlokasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum dapat difungsionalkan pada perayaan HUT ke-79 RI karena progresnya yang belum mencapai target karena terkendala cuaca buruk. ANTARA/Fauzan
Komnas HAM: Banyak Masyarakat Ditetapkan Tersangka di Konflik Agraria di IKN

Komnas HAM menyoroti banyaknya kasus konflik agraria di IKN Yang berujung pada penetapan masyarakat sebagai tersangka.


Petani Nagari Kapa Demo Polda Sumbar Minta Polisi Ditarik dari Wilayah Konflik PT PHP 1

24 hari lalu

Petani Nagari Kapa demo di depan Polda Sumatra Barat pada Jumat 11 Oktober 2024, menuntut Kapolda Sumbar menarik polisi dari wilayah PT PHP 1 . TEMPO/Fachri Hamzah.
Petani Nagari Kapa Demo Polda Sumbar Minta Polisi Ditarik dari Wilayah Konflik PT PHP 1

Ketua SPI Pasaman Barat Januardi mengatakan, para petani sedang menghadapi konflik agraria dengan PT Permata Hijau Pasaman.