Di Kota Malang, Ambil Jatah Beras Harus Pakai Kartu Kendali
Jumat, 12 Maret 2010 14:50 WIB
TEMPO Interaktif, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menertibkan pembelian beras untuk rakyat miskin dengan cara menggunakan kartu kendali. Ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi beras untuk rakyat miskin. "Agar sesuai dengan rumah tangga sasaran (RTS)," kata Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang Djarot Edy Sulistyono, Jumat (12/3).
Djarot mencurigai selama ini pendistribusian beras untuk rakyat miskin banyak yang tak tepat sasaran karena hanya berdasarkan daftar nama sehingga petugas tak bisa mengecek identitas penerima. "Seringkali yang mengambil adalah orang lain. Yang penting beras habis," ujarnya. Dengan adanya kartu kendali ini, orang yang tak terdaftar tak akan bisa mengambil.
Penggunaan kartu kendali mulai diterapkan bulan ini. Untuk mendapatkan kartu kendali, masyarakat harus mengambilnya di kantor kelurahan yang juga dipakai sebagai tempat pendistribusian beras.
Jumlah beras yang diberikan sebanyak 347.516 Kg per bulan dengan jumlah RTS sebanyak 26.732. Masing-masing RTS mendapatkan 13 Kg dengan harga pembelian Rp 1600 per kg.
Dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang, jumlah RTS di Kecamatan Sukun tercatat paling banyak, yakni 7.295. Kecamatan Kedungkandang di nomer dua dengan jumlah 6.183 RTS. Adapun kecamatan dengan jumlah RTS terkecil adalah Klojen, yakni 3.536 RTS.
Jumlah RTS yang berhak membeli beras miskin berkurang sebanyak dua persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, jumlah yang menerima sebanyak 29.008 Rumah tangga sasaran (RTS).
Menurut Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Malang, Parmin, penyusutan jumlah warga karena adanya perubahan jumlah penduduk di Kota Malang akibat perpindahan penduduk dari warga Kota Malang ke daerah lain dan kematian. "Setelah didata ulang, jumlahnya berkurang," katanya.
Selain jumlah RTS, jumlah jatah beras miskin juga menyusut. Pada tahun 2009 lalu, setiap RTS mendapatkan jatah pembelian 15 kilogram. Tapi pada tahun 2010, jumlahnya menyusut menjadi 13 kilogram per RTS.
BIBIN BINTARIADI
Djarot mencurigai selama ini pendistribusian beras untuk rakyat miskin banyak yang tak tepat sasaran karena hanya berdasarkan daftar nama sehingga petugas tak bisa mengecek identitas penerima. "Seringkali yang mengambil adalah orang lain. Yang penting beras habis," ujarnya. Dengan adanya kartu kendali ini, orang yang tak terdaftar tak akan bisa mengambil.
Penggunaan kartu kendali mulai diterapkan bulan ini. Untuk mendapatkan kartu kendali, masyarakat harus mengambilnya di kantor kelurahan yang juga dipakai sebagai tempat pendistribusian beras.
Jumlah beras yang diberikan sebanyak 347.516 Kg per bulan dengan jumlah RTS sebanyak 26.732. Masing-masing RTS mendapatkan 13 Kg dengan harga pembelian Rp 1600 per kg.
Dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang, jumlah RTS di Kecamatan Sukun tercatat paling banyak, yakni 7.295. Kecamatan Kedungkandang di nomer dua dengan jumlah 6.183 RTS. Adapun kecamatan dengan jumlah RTS terkecil adalah Klojen, yakni 3.536 RTS.
Jumlah RTS yang berhak membeli beras miskin berkurang sebanyak dua persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, jumlah yang menerima sebanyak 29.008 Rumah tangga sasaran (RTS).
Menurut Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Malang, Parmin, penyusutan jumlah warga karena adanya perubahan jumlah penduduk di Kota Malang akibat perpindahan penduduk dari warga Kota Malang ke daerah lain dan kematian. "Setelah didata ulang, jumlahnya berkurang," katanya.
Selain jumlah RTS, jumlah jatah beras miskin juga menyusut. Pada tahun 2009 lalu, setiap RTS mendapatkan jatah pembelian 15 kilogram. Tapi pada tahun 2010, jumlahnya menyusut menjadi 13 kilogram per RTS.
BIBIN BINTARIADI
