TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjanjikan evaluasi terhadap sejumlah daerah yang dimekarkan, rampung bulan depan. Adapun Juni, rancangan pemekaran daerah akan diselesaikan. "Maret, evaluasi sudah selesai," katanya di kantonya.
Namun, Gamawan menegaskan, hasil pendataan pemekaran daerah, tidak akan diumumkan kepada publik. "Saya khawatir itu nanti dipolitisasi," katanya.
Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri meminta pengertian Dewan Perwakilan Rakyat agar menyetujui moratorium (penghentian sementara) pemekaran daerah. Menurut Gamawan, moratorium itu dilakukan sambil menunggu hasil evaluasi dari kementerian yang tengah membuat rancangan dan evaluasi daerah hasil pemisahan. Tujuannya agar jumlah kota dan daerah yang akan dipisahkan dapat dikendalikan.
Sejak 1999, ia menambahkan, ada 205 pembentukan wilayah baru yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Artinya, dalam 15 hari ada satu daerah baru yang dibentuk. “Angka tersebut dapat dipastikan akan terus bertambah jika pemerintah tak melakukan moratorium pemekaran daerah,” ujarnya, Rabu lalu.
Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi
29 April 2023
Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan plus minus dari pelaksanaan Otonomi Daerah selama 27 tahun terakhir. Salah satu sisi positifnya adalah muncul mutiara-mutiara terpendam dari daerah, seperti Presiden Jokowi.
Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi
31 Oktober 2022
Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi
Pembagian kekuasaan yang merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 itu menjadi pembeda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berlandaskan pada kerangka NKRI.
