TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah pusat tidak akan lagi melakukan dialog dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM disarankan untuk berhubungan langsung dengan pemerintah daerah yang juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menegaskan hal ini kepada pers di Istana Negara Jakarta, Jumat (4/1). Penjelasan ini dilontarkan Hari saat disinggung tawaran GAM untuk menyetakan mediator asing dalam berdialog dengan pemerintah Indonesia. Menurut Hari, GAM bukan suatu negara. Jadi dalam berdialog tidak memerlukan mediator asing. "Kalau kita memposisikan GAM setara dengan pemerintahan pusat, itu terlalu membersarkan dia," katanya dengan nada keras. Mendagri yakin, permasalahan ini dapat ditangani oleh pemerintah daerah. Lagi pula, selama ini GAM tidak pernah jelas sosoknya. "Yang mengatakan dirinya GAM itu siapa. Buktinya mereka tidak berani untuk datang langsung ke Jakarta," kata dia. Pada dasarnya, menurut Hari, dialog tetap bisa dilakukan. Namun jika yang terjadi adalah dialog internal, pemerintah daerah lebih berkompeten untuk menanganinya. "Jadi kalau ada dialog yang mengatasnamakan GAM, ya silakan dilakukan dengan kepala daerah, baik di provinsi, kabupaten maupun kota," sarannya. Ia mengakui bahwa terdapat kelompok-kelompok GAM yang berada di luar negeri. Namun, dia menegaskan, tidak pernah ada dialog secara resmi antara kelompok tersebut dengan pemerintah RI. Jadi, meskipun dikatakan ada dialog, namun pemerintah RI secara resmi tidak pernah melayaninya. (dara meutia uning – tempo news room)