TEMPO Interaktif, Palu - KH Solahuddin Wahid atau Gus Sholah mengaku bersedia memimpin Nahdlatul Ulama (NU) lima tahun mendatang pasca kepemimpinan Hasyim Muzadi. Kesediaan itu disampaikan di depan peserta dialog Kebangsaan NU dan pra-Muktamar ke-32 di Makassar, Maret 2010, mendatang yang dihadiri pengurus wilayah dan cabang NU kawasan timur Indonesia. "Insya Allah saya siap memimpin NU mendatang," kata Gus Sholah, Ahad (14/2).
Keinginan untuk maju sebagai kandidat ketua PBNU kata dia, karena dirinya mendapat dorongan dari sejumlah kiyai berpengaruh di Jawa Timur.
"Saya katakan kepada kiyai, saya ini kan sudah tua. Tapi kata mereka, usia itu tidak menjadi hambatan dalam memimpin NU," kata Gus Sholah
Ia mengatakan, calon ketua umum PBNU harus punya budaya organisasi yang baik. Niatnya untuk memimpin organisasi Islam terbesar itu juga harus tulus dan ikhlas. "Kita organisasi kemasyarakatan tapi paradigmanya organisasi politik. Kita harus tinggalkan paradigma ini," katanya.
Ke depan, kata Gus Solah, NU harus fokus dalam urusan pendidikan dan ekonomi rakyat. Dia mengatakan, sebagian besar dari penduduk miskin di Indonesia adalah warga NU. Secara sosial politik, mereka termasuk kelompok ekonomi lemah yang bergerak di sektor buruh migran, petani, dan pedagang kaki lima. "Politik tetap penting tetapi politik kemaslahatan, bukan politik kepartaian" katanya.
Gus Sholah mengatakan, NU ke depan harus menjadi kekuatan masyarakat sipil. Salah satu upaya penguatan itu dilakukan dengan memperjuangkan kesejahteraan warga NU. "Kalau dulu Gus Dur memperjuangkan demokrasi, kita sekarang perjuangkan ekonomi. Kalau dulu Gus Dur melawan pemerintah, maka kita sekarang bekerja sama dengan pemerintah," katanya.
Gus Sholah mengatakan, perbaikan organisasi NU mendatang di antaranya meliputi upaya menghilangkan pragmatisme dalam bentuk politik uang dan menumbuhkan kembali ruh jihad NU yang saat ini sudah amat merosot.
Ia juga mengatakan jika ada tokoh dalam struktur NU menjadi calon dalam Pilpres atau Pilkada, ia harus mundur dari jabatannya di struktur NU.
"Kalau ada yang jadi calon bupati, gubernur atau presiden harus mundur. Itu saya lakukan saat saya menjadi cawapres mendampingi Wiranto. Kenapa? Karena itu rawan konflik," katanya
Menurut dia, untuk meredam dan mengurangi gesekan antara tokoh NU di berbagai tempat, perlu penegasan posisi NU dalam politik kepartaian. Dia mengatakan, perlu rumusan khittah NU dibidang politik yang tidak multi tafsir. "NU harus berdiri di atas semua parpol," katanya.
Darlis Muhamad
