TEMPO Interaktif, Banyumas:Surat Edaran Bupati Banyumas mengenai pembentukan Tim Antijudi di setiap desa ternyata dianggap belum cukup memberantas perjudian dan prostitusi. Solusi alternatifnya adalah dengan peraturan daerah yang akan mengatur tempat khusus untuk melokalisir keduanya. Usulan itu muncul dalam dialog antara para pemuka agama, tokoh masyarakat, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banyumas, dan anggota DPRD di ruang paripurna DPRD Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (16/10). Dialog digelar khusus untuk membahas maraknya perjudian dan prostitusi di Banyumas. Lontaran pertama muncul dari Ketua DPRD Banyumas dr. Tri Waluyo Basuki. "Bentuknya Perda Anti Perjudian. Isinya mengatur agar perjudian dan pelacuran dilokalisir pada area tertentu saja. Lokasi itu khusus untuk perjudian dan prostitusi," katanya. Alasannya, kata Basuki, dengan begitu perjudian dan prostitusi tidak akan menjalar hingga ke seluruh pelosok masyarakat, melainkan hanya terpusat pada tempat itu saja. Lontaran ini mendapat sambutan positif dari peserta forum. Abdul Hamid, mewakili tokoh masyarakat menyatakan setuju dengan cara itu. Melokalisir, katanya, adalah cara paling strategis daripada memberantas masalah yang sudah merasuki seluruh lapisan masyarakat itu. KH Nur Iskandar Albarsany, yang juga anggota DPR RI menyatakan, jalan keluar seperti ini penting mengingat telah parahnya dua jenis penyakit masyarakat yakni judi dan prostitusi di Banyumas. "Saya mendapat informasi, yang namanya togel sudah menjalar bahkan di tingkat RT dan RW. Maka harus ada langkah tindak lanjut di lapangan," katanya. Sehari sebelumnya, Bupati Banyumas sudah mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan seluruh kepala desa atau kelurahan untuk membentuk Tim Anti Perjudian, Minuman Keras dan Narkoba. Instruksi ini juga telah dikoordinasikan dengan jajaran kepolisian wilayah Banyumas. Ari Aji H.S. - Tempo News Room