TEMPO Interaktif, Samarinda:Pemerintahan Megawati Soekarnoputri diharapkan tidak gegabah untuk melakukan revisi Undang Undang Otonomi Daerah. Karena UU yang sudah berjalan, sudah membawa kemajuan kepada setiap daerah-daerah. Pemerintah harus lebih memikirkan hal-hal yang mendesak untuk saat ini. Jangan lantas menyalahkan otonomi daerah, sehingga lagi-lagi daerah yang disalahkan, ujar Syaukani HR, Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) kepada Tempo News Room yang di hubungi via telepon, Minggu (2/2). Hal tersebut menanggapi rencana Presiden Megawati i yang akan tetap merevisi UU teserbut. Syaukani mengemukakan, UU Otonomi sudah mampu menyeimbangkan pembangunan antara daerah yang dekat kekuasaan dengan daerah yang selama ini tidak menikmati kue pembangunan. Kalau direvisi, maka Indonesia akan kembali ke dalam era Orde Baru yang serba sentralistik. Untuk itu, kata dia, Apkasi sangat menentang keras rencana Presiden untuk merevisi UU Otonomi. Karena, kata dia, sangat tidak tepat revisi dilakukan saat ini. Boleh saja revisi dilakukan, katanya lagi, asalkan sudah ada penilaian bahwa otonomi yang baru saja berjalan di sebagian besar daerah dinilai gagal. Banyak daerah yang maju dengan otonomi daerah. Kok mau direvisi sih, ujarnya. Sudah menjadi kenyataan saat ini banyak daerah-daerah yang berkembang dan maju secara pesat dengan diberlakukan undang-undang Otonomi. Kalau ada daerah yang tidak berkembang, pemerintah pusat semestinya membimbingnya dan memberikan araha. Jadi, Presiden Megawati tidak punya alasan ingin tetap merevisinya, ujar Bupati Kutai Kertanegara. Syaukani menambahkan, semestinya yang menjadi prioritas utama pemerintahan Megawati saat ini adalah mengusulkan dibuatnya undang-undang atau peraturan baru yang berkaitan dengan pemilihan secara langsung gubernur maupun bupati serta Walikota. Hal tersebut, kata dia, lebih pantas dibandingkan memikirkan atau memaksakan diri merevisi. Kan itu lebih baik. Daripada berpikir terus revisi UU Otonomi, alangkah bijaksananya presiden menyuruh menterinya membuat peraturan baru yakni, pemilihan langsung, ujarnya. Jadi, kata Syaukani, alangkah baiknya pemerintahan Megawati tidak bersikeras ingin merevisi UU Otonomi daerah. Namun kalau masih tetap merevisinya, Syaukani mengatakan, ancaman konflik akan mudah disulutkan dan akhirnya akan berdampak kepada keutuhan bangsa serta tersendatnya pembangunan yang merata. Itu yang mesti disadari Megawati bersama kabinetnya. Daerah sangat mudah bergejolak,tuturnya. Mengenai UU 25 mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Syaukani mengatakan, juga akan menolak dengan tegas kalau porsi perimbangan daerah di kurangi lagi porsinya untuk pusat. Semestinya, kata dia, kalau pusat bersungguh-sungguh perhatiannya terhadap daerah, maka perimbangan ke daerah lebih ditingkatkan lagi jatahnya. Boleh revisi, asalkan jatahnya daerah jangan di kurangi. Tapi justru ditambahi, ujarnya.(Rusman -- Tempo News Room)