Renumerasi Pejabat Tinggi Negara Akan Dilakukan Bertahap
Jumat, 29 Januari 2010 14:04 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta -Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi menegaskan tidak ada kenaikan gaji pejabat tinggi negara, melainkan renumerasi atau tunjangan kerja, yang itu pun akan dilaksanakan secara bertahap.
"Yang ada, mereka yang kinerjanya sudah sesuai dengan apa yang diprogramkan. Tapi belum semua kementerian, masih terbatas," kata Sudi usai acara seminar dan pameran Feed The Wolrd di JCC Senayan, Jumat (29/01).
Kementrian yang diberikan diantaranya adalah Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Negara. "Ke depan ada lagi beberapa kementerian," katanya.
Kriterianya, antara lain, karena beban dan urgensi masing-masing kementrian. Program ini dilakukan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang sudah dimulai sejak dua tahun lalu.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan renumerasi bagi pejabat tinggi negara akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Menurutnya, soal renumerasi pejabat negara sudah pernah dibahas di DPR namun sampai hari ini belum dilaksanakan. "Karena memang waktu itu masih ada beberapa hal yang belum diselesaikan," kata Sri. Pemerintah, melalui Kementrian Keuangan dan Kementrian PAN, juga sudah menyusun dan melakukan survey untuk program tersebut.
"Kita survei seluruh lembaga negara karena pejabat negara tidak cuma menteri, untuk dilihat kesetaraan maupun pertimbangannya," katanya.
GUNANTO ES
"Yang ada, mereka yang kinerjanya sudah sesuai dengan apa yang diprogramkan. Tapi belum semua kementerian, masih terbatas," kata Sudi usai acara seminar dan pameran Feed The Wolrd di JCC Senayan, Jumat (29/01).
Kementrian yang diberikan diantaranya adalah Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Negara. "Ke depan ada lagi beberapa kementerian," katanya.
Kriterianya, antara lain, karena beban dan urgensi masing-masing kementrian. Program ini dilakukan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang sudah dimulai sejak dua tahun lalu.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan renumerasi bagi pejabat tinggi negara akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Menurutnya, soal renumerasi pejabat negara sudah pernah dibahas di DPR namun sampai hari ini belum dilaksanakan. "Karena memang waktu itu masih ada beberapa hal yang belum diselesaikan," kata Sri. Pemerintah, melalui Kementrian Keuangan dan Kementrian PAN, juga sudah menyusun dan melakukan survey untuk program tersebut.
"Kita survei seluruh lembaga negara karena pejabat negara tidak cuma menteri, untuk dilihat kesetaraan maupun pertimbangannya," katanya.
GUNANTO ES
