TEMPO Interaktif, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Djoko Santoso menegaskan korpsnya tak mendukung purnawirawan yang menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertanggung jawab atas kasus Bank Century. Menurut dia, TNI akan tetap netral dalam politik praktis.

"Secara organisasi, dukungan TNI terhadap purnawirawan tidak ada," kata Djoko dalam jumpa pers di Markas Besar TNI, Cipayung, Jakarta, Selasa (26/1).

Anggota TNI, kata dia, kembali menjadi sipil setelah pensisun. Purnawirawan memiliki hak berpolitik. TNI sama sekali tak berkaitan dengan purnawirawan yang terjun ke dunia politik. "Apakah kami harus menyikapi dengan melarang, tidak ada," ujar Djoko.

Sikap netral TNI, kata dia, telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Selama undang-undang mengamanatkan seperti itu, TNI akan menjalankannya.

Terkait rencana unjuk rasa 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Beodiono, Djoko menegaskan TNI akan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Yaitu, polisi masih akan berada di depan dalam pengamanan unjuk rasa. "Tapi kalau sudah berkembang menjadi darurat, kami berada di depan," kata dia.

Djoko berharap para pengunjuk rasa tetap menjaga ketertiban dan tak bertindak anarkis. "Unjuk rasa tidak dilarang. Tapi ada aturan yang berlaku," ujar dia.

PRAMONO