TEMPO Interaktif, Sumenep - Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sepakat mengeluarkan surat perintah penghentian seluruh aktifitas uji seismik yang dilakukan oleh PT SPE Petrolium di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep har ini.

Ketua Komisi Energi DPRD Sumenep, Bambang Prayogi, mengatakan langkah itu diambil sebagai upaya menjaga ketentraman di masyarakat menyusul maraknya aksi protes terhadap perusahaan Amerika Serikat tersebut yang belakangan mulai menjurus pada anarkisme. "Kami minta SPE Petroliumuntuk vakum sementara,” katanya saat dihadang puluhan pengunjuk rasa di Desa Gilang, Kecamatan Bluto, Senin (18/1).

Menurut Bambang, pemicu protes warga di empat kecamatan seperti Bluto, Lenteng, Guluk guluk dan Pragaan atas kegiatan uji seismik Petrolium disebabkan kurang sosialisasi kepada masyarakat.

Untuk menghindari protes meluas, DPRD Sumenep telah memanggil Badan Pengelola Hulu Migas Jawa Timur untuk memberikan penjelasan kepada Dewan tentang perizinan SPE Petrolium Rabu mendatang. “Kami juga tidak tahu soal migas ini, makanya kita undang BP migas,” ujar Bambang.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sumenep Muhammad Fadilah, mengatakan pihaknya baru mengirimkan surat ke SPE Petrolium. Menurutnya, kewenangan melarang mutlak ditangan BP Migas. Sementara pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator. “Semua tergantung BP migas,” katanya.

Sebelumnya, warga empat desa yaitu Lenteng, Bluto, Guluk guluk dan Pragaan melakukan aksi protes dengan mencabuti ratusan patok tanda untuk pemasangan kabel uji seismik milik SPE Petrolium. Warga menilai eksplorasi migas tidak membawa kemakmuran bagi masyarakat.

MUSTHOFA BISRI