TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Gayus Lumbuun mempertanyakan respon Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengenai kasus kontroversi sel istana Artalyta Suryani atau Ayin.

"Saya mempertanyakan menteri katanya sidak-sidak, tapi kok tidak menemukan, malah satgas yang menemukan," kata Gayus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Menurut politikus PDIP ini, fakta yang sudah terungkap harus segera ditindaklanjuti. Sidak juga harus dilakukan ke penjara yang lain terutama sel-sel yang menampung terpidana kelas atas. Menurut dia, narapidana lain juga bisa meminta hal yang sama. "Tentu harus ditelusuri,
apa juga terindikasi seperti ini. Jadi jangan hanya satu dua contoh saja," kata dia.

Tak kalah penting, tambah Gayus, menteri harus segera melakukan evaluasi siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Ia melihat tentu saat ini yang harus diusut pertama-tama adalah Direktorat Jenderal dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

"Dua pejabat ini harus dilakukan pengusutan. Bisa pidana kalau ada indikasi pemberian. Kalau ini tidak ada pemberian berarti kesalahan-kesalahan dalam jabatan yang melanggar ketentuan," ujarnya.

Gayus mengingatkan, ketentuan untuk perabot yang ada di sel sudah jelas, begitu juga dengan ukuran sel, sudah memilik standar tertentu. "Kalau ini dilanggar maka ini pelanggaran peraturan, kalau ada indikasi pemberian dan janji-janji masuk gratifikasi," tegasnya.

MUNAWWAROH