TEMPO Interaktif, Surabaya -Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Jawa Timur, Edie mengakui angkutan umum di wilayah Surabaya sulit ditertibkan. "Kalau kami tertibkan resikonya riskan," kata dia pada Selasa (5/1).

Dia mengatakan, setiap angkutan umum telah ditetapkan jalur yang harus dilalui. Namun, kata dia, banyak angkutan umum yang beroperasi di jalur yang lain. "Kami telah berikan sosialiasi namun mereka tidak peduli," ujarnya.

Menurutnya kalau angkutan umum itu ditertibkan secara paksa mereka justru semakin liar. "Karena ada kelompok-kelompok tertentu yang menguasai jalur-jalur itu," terangnya.

Banyaknya angkutan umum yang ada di suatu jalur tertentu, lanjut Edie, bisa mengakibatkan kemacetan lalu lintas di wilayah Kota Surabaya.

Anggota Komisi Pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Reni Astuti mengatakan dinas perhubungan tidak mempunyai manajemen transportasi angkutan umum. Akibatnya kata dia seringkali kemacetan terjadi karena banyaknya angkutan umum. "Apalagi kalau angkutan umum berhenti sembarangan," ujarnya.

Dia mengatakan program yang dilakukan dinas perhubungan untuk mengurangi kemacetan di Surabaya belum bisa dinikmati masyarakat. Reni menduga program Dinas Perhubungan kerap salah sasaran.

Menurut dia penertiban angkutan umum harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan. "Dinas Perhubungan jangan takut didemo oleh pengusaha angkutan umum, asalkan apa yang dilakukan sesuai aturan," tegas Reni.

DINI MAWUNTYAS