TEMPO Interaktif, Malang - Sekitar 50 mahasiswa Kota Malang dari berbagai elemen organisasi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu (AMB) memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia dengan menggelar aksi unjuk rasa di alun-alun Kota Malang, Kamis (10/12).

Mereka menuntut pemerintah lebih memperhatikan HAM yang paling mendasar, yakni pendidikan, pekerjaan, dan upah yang layak.

Menurut juru bicara AMB Haqi Abdullah, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah banyak melakukan pelanggaran kemanusiaan, salah satunya dalam bidang pendidikan.

Pemerintah menerapkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Tinggi yang membuat pendidikan menjadi mahal. Ini berakibat banyak rakyat yang tak bisa menikmati pendidikan yang baik. "Hak memperoleh pendidikan telah dirampas. Presiden harus mempertanggungjawabkan hal ini," katanya.

Pelanggaran lain adalah soal banyaknya pengangguran akibat tingginya pemutusan hubungan kerja (PHK). Data AMB mencatat pada tahun ini ada sekitar 500 ribu yang menganggur setelah terkena PHK. Jumlah ini menambah jumlah pengangguran di Indonesia menjadi sekitar 10 juta jiwa.

Haqi mengatakan, setelah 61 tahun Hari HAM dideklarasikan, pelanggaran HAM masih sering terjadi. Bahkan, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Ini mengakibatkan HAM yang paling mendasar manusia tak bisa terpenuhi. Pemerintah juga sangat lemah terhadap HAM dengan membiarkan para pelaku pelanggaran HAM bebas.

Dalam aksi tersebut, AMB juga menuntut pemerintah menghentikan aksi perampasan tanah dan represif terhadap petani, memberikan upah layak bagi buruh dan memberikan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berorganisasi bagi mahasiswa di kampus.

Mahasiswa memulai aksinya di depan Stadion Gajayana Malang. Mereka berjalan kaki menuju alun-alun Kota Malang sembari menyebarkan brosur ke para pangguna jalan. Aksi berakhir di depan Gedung DPRD Kota Malang dengan tertib.

BIBIN BINTARIADI