TEMPO Interaktif, Jayapura - Ada kecendrungan kerusakan hutan di Papua diakibatkan pemekaran kabupaten baru. Hal ini dikatakan Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP), Frans Wospakrik. Alasannya, dari beberapa informasi yang ikuti, disebutkan ada kecendrungan kabupaten yang baru dimekarkan itu melanggar aturan tata ruang yang didasarkan pada prinsip pelestarian lingkungan, maupun hutan.

"Sehingga jika ini terus dibiarkan maka akan berdampak negatif dan mengancam kehidupan manusia Papua di masa yang akan datang. Hal ini sangat berbahaya, jika terus dibiarkan," kata Frans kepada wartawan di Kota Jayapura, saat ditemui disela-sela acara Kongres I Selamatkan Manusia dan Hutan Papua, di Yotefa View Hotel, di Dok V Kota Jayapura, Kamis (19/11).

Untuk itu, lanjut Frans, perlu dibuat satu kebijakan untuk mencegah kewenangan dari pihak tertentu yang tujuannya melindungi hutan. "Dalam artian, pemekaran silahkan dijalankan, tapi jangan mengorbankan hutan di daerah itu. Apalagi yang sudah ditetapkan sebagai hutan konservasi dan hutan lindung. Itu harus dijaga dan tak boleh dirusak, makanya perlu dibuat satu aturan untuk mencegahnya," tuturnya.

Menurut Frans, kini tingkat kerusakan hutan di Papua sudah memasuki tahap yang sedikit mengkhawatirkan. Sebab kata Frans, dari salah satu sumber yang didapat, dikatakan tahun 1990 tanah Papua masih tertutupi hutan sekitar 90 persen, tapi data terakhir telah turun 80 persen.

"Data ini masih harus dicek kebenarannya. Tapi jika benar, jelas sangat berbahaya. Saya sepakat komitmen Gubernur Papua dan Papua Barat, agar proses pembangunan kehutanan di Papua ke depan menggunakan prinsip keberlanjutan yang tetap menjaga kelestarian hutan itu sendiri," paparnya.

CUNDING LEVI