TEMPO Interaktif, Jakarta -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk membahas masalah listrik.
Diantaranya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Fachmi Mochtar dan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo.
"Hari ini saya minta untuk datang di kantor saya, untuk merumuskan langkah-langkah cepat dan tepat terhadap permasalahan yang kita hadapi yaitu kelistrikan di tanah air dan lebih khusus lagi di DKI Jakarta," kata presiden sebelum memulai rapat di kantornya, Selasa (17/11).
Presiden menyatakan, peran listrik sangat penting bagi perekonomian juga bagi kehidupan masyarakat. Karena krisis yang terjadi 11 tahun lalu, kita terlambat untuk menambah daya listrik, membagun pembangkit listrik serta sistem distribusinya.
"Ketika ekonomi pulih kembali sejak lima tahun yang lalu makin terasa listrik ini sangat kurang," katanya Untuk mengatasinya, pemerintah telah melakukan beberapa crash programme dengan proyek 10 ribu megawatt.
Sementara itu, keperluan di daerah-daerah akan listrik yang juga tumbuh pesat, presiden meminta menteri terkait, PLN dan para gubernur bekerja bersama menambah pembangkit listrik.
Presiden menetapkan listrik akan menjadi prioritas utama untuk pembangunan lima tahun mendatang. Diantaranya, dari sisi perencanaan, koordinasi dan pembiayaan agar kedepan lebih efektif lagi. "Saya masih melihat banyak hal yang tidak pas menyangkut sinergi, sinkronisasi dan koordinasi," katanya.
Menurut presiden, ia sering mendengar respon yang kurang cepat dari keinginan berbagai daerah. Ia juga melihat beberapa daerah juga kurang cekatan di dalam melakukan langkah-langkah yang serius untuk mengatasi persoalan listrik ini.
Langkah awal yang harus dilakukan, daerah harus menghitung kebutuhan listriknya. Sortage atau kekuranganya, itu yang harus segera ditutup dalam waktu dekat ini. Setelah itu baru lima dibicarakan kebutuhan lima tahun mendatang untuk menopang pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.
Dalam hal ini tentu kemampuan PLN terbatas. Presiden berharap ada pihak lain yang akan masuk dengan regulasi dan kebijakan yang tepat.
Lebih lanjut, ia juga berharap PLN menjalankan bisnisnya dengan benar dan bersih. "Bisnis PLN adalah bisnis besar yang melibatkan triliunan rupiah harus menunjukkan governance yang baik, tidak boleh ada yang aneh-aneh," katanya.
GUNANTO ES
