TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah anggota DPR menanggapi beragam usul penggunaan hak angket untuk meneliti kasus divestasi saham PT Indosat. Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang, Ahmad Sumargono, menilai penggunaan hak ini penting untuk mengklarifikasi masalah itu. Kita setuju saja. Itu hak DPR. Jadi, lebih bagus agar tidak banyak rumor di luar, kata dia, saat dihubungi Tempo News Room, Jumat (3/1). Namun, ia menyarankan, sebelum hak angket digunakan, dewan sebaiknya menggunakan hak interpelasi terlebih dahulu. Jangan langsung digenjot begitu!. Kalau tidak puas, baru dengan hak angket, kata Sumargono, sembari tertawa. Sikap berbeda ditunjukkan Mayjen Slamet Supriyadi, Ketua Fraksi TNI/Polri. Ia tegas menolak penggunaan hak itu. Alasannya, proses divestasi 41,94 persen saham Indosat telah selesai dibicarakan di Komisi IX dan Panitia Anggaran DPR. Kita tidak ikut-ikutan hak angket. Nggak mendukung, baik secara pribadi atau fraksi, kata dia, sembari menyebut pernyataan itu sebagai pendapat pribadi. Mengenai transaksi divestasi, Slamet menilai, secara politis maupun ekonomis, sudah tidak ada masalah lagi. Selanjutnya, ia mengingatkan bahwa dewan saat ini memiliki agenda yang cukup penting untuk diselesaikan, seperti UU Pemilu. Saat ini, UU Pemilu belum selesai. Dan, kita (TNI/Polri) tidak ikut pemilu. Tapi, yang ikut pemilu kok masih ribut, kata Slamet. Ditambahkan, hingga saat ini, fraksinya belum melakukan rapat internal karena masih dalam masa reses. Selain itu, Slamet juga mengakui belum melakukan konsultasi dengan Panglima TNI mengenai masalah tersebut. (Budi Riza-Tempo News Room)