TEMPO Interaktif, Bandung - Honor kegiatan yang dilaksanakan pegawai negeri sipil di lingkungan Provinsi Jawa Barat akan dihapuskan mulai tahun depan. “Ini sebuah perbaikan, reformasi birokrasi yang kita lakukan,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bandung, Senin (26/10).

Selama ini, selain gaji pokok yang diterima dari pemerintah pusat, PNS di daerah mendapatkan honor dari kegiatan yang dikerjakannya. Dia mengatakan pendapatan PNS di lingkungan pemerintah provinsi yang berasal dari honor kegiatan akan dihapuskan.

Pendapatan berupa honor itu akan diganti tunjangan daerah yang nominalnya lebih besar. Heryawan beralasan, keberadaan honor itu merusak kinerja PNS.

Menurut Heryawan, dari pengamatannya selama dua tahun, dampak buruk sistem honor adalah sejumlah lembaga sengaja membuat kegiatan sebanyak-banyaknya demi mendapatkan honor itu. “Paling tidak itu yang saya amati di 2009,” kata Heryawan.

Gara-gara honor itu juga, pertimbangan kegiatan yang disusun lembaga di pemerintahannya kebanyakan tidak efektif. Pegawai negeri akhirnya banyak menghabiskan waktu dengan mengurusi soal administrasi. Keberadaan honor itu dinilainya juga pangkal soal satu persaingan tidak sehat antar lembaga karena sebutan basah atau kering.

Dia minta PNS tidak usah khawatir dengan pencoretan honor itu. “Jangan kuatir, digantinya dengan tunjangan daerah yang bergantung pada indeks dan beban tanggung jawabnya,” kata Heryawan.

Bersama dengan pencoretan honor itu, Heryawan juga memprioritaskan hanya kegiatan tertentu yang dibiayai anggaran daerah. Empat kriteria yang digunakannya, di antarnya berkaitan langsung atau tidak lansung dengan visi misi gubernur, peningkatan IPM, kesejahteraan masyarakat, pencapaian MDGS, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Dia mengatakan dari 15 ribu kegiatan yang tercatat dalam anggaran tahun depan, sekitar 700 kegiatan sudah dicoretnya. Dampaknya, jelasnya, birokrasi tidak lagi membuat kegiatan berbasis honor, tapi lebih fokus. “Lebih sedikit kegiatannya, tapi besar dan fokus,” kata Heryawan.

Dengan mencoret honor dan kegiatan yang tidak berkaitan dengan kriteria yang ditetapkannya, Heryawan mengaku bisa memberikan tunjangan daerah yang signifikan besarannya tanpa membenani APBD. Dari kegiatan yang dicoret itu, duit kegiatan plus honornya dialihkan ke program lain.

Kelebihan anggaran dengan mencoret honor ratusan kegiatan ini mencapai ratusan miliar rupiah. Heryawan mencontohkan, dengan cara ini anggaran infrastruktur yang direncanaan tahun depan bisa mencapai Rp 1 triliun di luar gaji aparatur.

Pada tahun pertama dia berkuasa anggaran infrastruktur hanya Rp 350 miliar, itu pun plus gaji aparatur. Tahun ini anggarannya naik Rp 500 miliar tapi masih termasuk gaji aparatur. “Itu reformasi birokrasi, kita ingin capaian-capaian gede itu dirasakan masyarakat,” kata Heryawan.

AHMAD FIKRI