TEMPO Interaktif, Pekanbaru - Calon Ketua Umum Partai Golkar, Surya Paloh, mengatakan belum menerima keputusan Musyawarah Nasional VIII Partai Golkar yang menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum terpilih periode 2009-2014. Paloh kalah selisih 56 suara. "Saya sedang pada posisi untuk berpikir ulang terkait pelaksanaan munas," katanya saat ditemui di Hotel Aryaduta, Kamis (8/10).

Dalam pemilihan itu, Surya Paloh hanya mampu mengumpulkan 240 suara. Sedangkan Aburizal Bakrie yang menjadi pesaing terkuat mendapatkan dukungan 269 suara. Calon lain, Hutomo Mandala Putra dan Yuddy Chrisnandi tidak mendapatkan suara. Total 536 suara.

Dia menilai musyawarah berjalan dengan tidak baik. Hal itu dengan adanya penundaan karena masalah yang tidak seharusnya terjadi. Dalam pemilihan itu, sempat ada masalah dengan hak suara tiga Dewan Pimpinan Daerah II yaitu Halmahera Tengah, Kepulauan Seribu dan Langkat. Juga adanya peserta yang menggunakan kamera saat pemilihan. "Tentu ini memberikan konsekuensi tersendiri," katanya.

Paloh juga memaparakan sejumlah laporan dari peserta yang menjadi pengikutnya. "Ini ada sesuatu yang salah dalam pelaksanaan munas. Mereka merasa ada tekanan dan intimidasi," katanya, "Nah ini (sedang) menjadi bahan perenungan. Saya akan menampung dulu laporan sebelum menentukan sikap.

Kemungkinan menerima keputusan musyawarah nasional, kata dia, jika para peserta musyawarah yang menjadi pendukungnya mau menerima kekalahan ini. "Kalau memang dirasakan konstituen partai, dirasakan para kawan, dan peserta munas. Munas telah berjalan semestinya," katanya, "Itu tidak masalah apa-apa."

Ditanya soal sikap Partai Golkar yang memilih akan mendukung pemerintah setelah dinahkodai Ical, Paloh enggan berkomentar. "Anda harus bertanya kemana ke Pak Aburizal, kemana posisi Golkar akan dibawa," ujarnya.

Anggota Tim Sukses Paloh, Sugeng Suprawoto mengatakan dukungan Dewan Pimpinan Daerah kepada Paloh telah digembosi. "Ada tekanan kepada DPD," katanya. Padahal, lanjutnya, Paloh sudah memantapkan dukungan DPD dengan mengkarantina sekitar 278 Dewan Pimpinan Daerah sebelum pemilihan di Hotel Aryaduta. Sugeng mengklaim DPD II yang hadir itu yang sah memiliki mandat. Sedangkan saat yang bersamaan Ical juga mengkumpulkan 341 DPD I dan DPD II di Convention Hall Hotel Labersa lokasi penyelenggaraan musyawarah nasional.

EKO ARI WIBOWO