TEMPO Interaktif, Purwokerto - Pemerintah Kabupaten Banyumas mewajibkan pegawai negeri di lingkungan pemerintahan mengenakan pakaian batik. Aturan tersebut efektif berlaku mulai Kamis (1/10) hari ini.

"Selain untuk pencanangan batik sebagai warisan dunia, PNS juga diwajibkan mengenakan batik selama tiga hari berturut-turut," kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Banyumas, Agus Nur Hadie, Kamis (1/10).

Agus mengatakan pegawai negeri wajib pakai batik pada hari Kamis hingga Sabtu. Bupati Banyumas, kata Agus, mengharapkan agar masyarakat Banyumas juga mengenakan batik pada Jumat (2/10) besok.

Terkait peraturan, ujar Agus, wajib batik sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009. Peraturan tersebut mengatur tentang ketentuan pakaian dinas di wilayah Kabupaten Banyumas.

Pemberlakuan aturan tersebut, kata Agus, bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya industri batik lokal. Ia menyebutkan ada beberapa sentra batik lokal yang secara kultural lahir dan tumbuh di Banyumas.

Kebijakan wajib batik bagi pegawai negeri disambut baik oleh Slamet Hadi Priyanto, perajin batik dari Desa Meruyung, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. "Kalau tidak ada PNS, industri ini bisa lesu," ujarnya.

Ia mengaku dalam beberapa pekan terakhir pesanan dari pegawai negeri mulai meningkat. Hanya saja ia tak mau menyebutkan berapa peningkatan pesanan batiknya. "Rahasia perusahaan," ujarnya.

Dari pantauan Tempo di galeri rumah usahanya, rata-rata ada lima pegawai negeri yang mencari kain batik untuk digunakan sebagai pakaian kerja. "Kebijakan wajib batik bagi PNS cukup membantu kami," kata Slamet yang mempunyai 40 pembatik ini.

Sedangkan pengusaha batik Maos Cilacap, Euis Rohaini, mengaku belum ada pesanan khusus dari pemerintahan. "Belum ada instansi pemerintah yang pesan batik Maos," ujarnya.

Ia mengatakan pesanan batik lokal miliknya justru banyak dari kalangan masyarakat biasa. Menurutnya, pesanan batik miliknya masih normal seperti hari biasanya. "Produksi kami masih 300-400 batik tulis tiap bulannya, belum ada peningkatan berarti."

Ia berharap instansi pemerintah lebih menggunakan batik tulis lokal dibandingkan batik cap dari daerah lain. Hal ini, kata dia, sangat berguna untuk mengangkat potensi batik lokal. "Biar batik menjadi idola di rumah sendiri," ujarnya.

ARIS ANDRIANTO