TEMPO Interaktif, Jakarta:KH Nur Iskandar SQ membantah pernyataan Dodi Sumadi bahwa ia menerima uang dari Tommy Soeharto. Nur Iskandar, saat dihubungi Tempo News Room, Senin (29/1), mengatakan, "Berani sumpah saya tidak menerima uang sepeser pun dari Dodi.” Nur Iskandar mengakui ia mengantarkan Abdurrahman Wahid, yang saat itu menjadi presiden, bertemu dengan Tommy di Hotel Borobudur. Ia mengatakan, "Tidak ada lagi ngomongin soal duit dalam pertemuan itu.” Nur Iskandar mengatakan Dodi menghubungi untuk mengatatakan bahwa Tommy ingin bertemu dengan Wahid. Nur segera menyampaikan permintaan itu ke Wahid. "Mau apa?" tanya Wahid, seperti diucapkan kembali oleh Nur Iskandar. Saat itu, katanya, ia menjawab, "Silaturahmi saja.” Wahid kemudian bersedia. Sekalian, kata Nur Iskandar, Gus Dur meminta maaf kepada keluarga Cendana sola plintiran berita yang memojokan kasus Tommy yang divonis 18 bulan penjara. Pertemuan kemudian diatur oleh kedua belah pihak. "Dodi kemudian bertanya tempatnya di mana yang menyediakan masakan Jepang yang enak, saya kemudian menunjukkan di Hotel Borobudur,” kata Nur Iskandar. Dan pertemuan pun dilakukan di hotel dekat Lapangan Banteng itu. Pertemuan dilakukan empat orang. Selain Tommy dan Wahid, Nur Iskandar mengatakan ia dan Dodi ikut dalam pertemuan itu. Setelah pertemuan, yang dalam pengakuan Kyai Nur hanya 'guyon-guyonan' ala Gus Dur, mereka berempat kemudian makan. Setelah pertemuan itu, Nur Iskandar mengaku hanya sekali lagi bertemu dengan Dodi di rumah Siti Hardianti Rukmana di Cendana. Setelah itu, ia mengaku tidak pernah bertemu muka lagi dengan Dodi. "Mencuatnya soal dana Rp 15 miliar itu setelah pertemuan-pertemuan yang tidak melibatkan saya," kata Nur Iskandar. Maka ia balik menuduh Dodi telah memberikan keterangan yang bohong. "Mana buktinya? Di mana tempatnya, jam berapa, siapa yang memberikan?" kata Nur dengan nada tinggi. Ia mengaku belum menerima surat panggilan dari Mapolda Metro Jaya untuk memberikan keterangan yang simpang siur dalam kasus penyuapan Rp 15 miliar itu. Sebagai anggota DPR/MPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, surat panggilan itu harus seizin dari Presiden Megawati Soekarnoputri. (Bagja Hidayat-Tempo News Room)