TEMPO Interaktif, Jakarta:Kondisi rakyat Aceh tetap menderita dari sisi ekonomi, politik, hukum dan keamanan, baik sebelum dan setelah ditandatanganinya perjanjian damai tanggal 9 Desember lalu. Demikian disampaikan tokoh Aceh, sekaligus bekas Menteri Negara Hak Asasi Manusia (Menneg HAM), Hasballah M. Saad, dalam diskusi tentang keadaan Aceh pasca ditandatanganinya perjanjian damai, di kantor National Democratic Institute (NDI), Selasa (28/1). Hasballah menyatakan, kalau dahulu rakyat Aceh terus ketakutan karena banyak terjadi tembak-menembak, kini rakyat Aceh kembali tertekan. Hal ini disebabkan karena banyak aparat yang meminta tanda balas budi setelah bertugas di Aceh untuk kembali ke pangkalannya. Keadaan di daerah konflik memberi ruang untuk terjadi kegiatan seperti itu. Harus dicari solusinya karena beban terhadap rakyat makin berat, katanya. Tetapi, perjanjian damai pun membawa dampak positif, terutama bagi masyarakat Aceh. Antara lain, makin berkurangnya angka korban akibat adu tembak antara pasukan TNI dengan anggota GAM. Terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap jumlah korban setelah penandatanganan, tegasnya. Sebelum dilakukan penandatanganan, terjadi sekitar 33 pelanggaran, tetapi setelah penandatanganan, terjadi sekitar 13 pelanggaran. Menurut Hasballah, 2 bulan masa membangun kepercayaan antara RI dan GAM sangatlah sulit untuk dilakukan. Masa, pertikaian yang sudah berlangsung selama 26 tahun dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan, katanya, tak percaya. Menanggapi pernyataan tentang keinginan pemerintah RI untuk menarik diri dari perjanjian tersebut jika dirasa keadaan di Aceh semakin tak terkendali, Hasballah mengatakan hal itu tidak mudah dilakukan. Sebab, masalah pertikaian dan perbedaan pendapat jika tidak bisa diselesaikan melalui Joint Security Committee (JSC) akan diteruskan pada Joint Council. Setelah itu tidak bisa juga, barulah para pihak bisa menarik diri dari perjanjian tersebut, ujarnya. Tetapi jika hal tersebut dilakukan, lanjut Hasballah, yang akan menjadi korban kembali rakyat Aceh. Selain itu, juga pemerintah RI, pihak GAM, TNI dan kalangan internasional. Pada bagian lain, Hasballah juga menyinggung tentang belum adanya kepastian bagi anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam Pemilu 2004. Sebab, kegiatan pertama yang akan dilakukan pada bulan Maret-April mendatang adalah pendaftaran pemilih, tetapi hingga bulan Januari hampir berlalu, status GAM sendiri masih belum jelas. Kalau hal itu tidak ada kejelasan dan mereka ditolak oleh Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih) sebagai peserta Pemilu, bukan tak mungkin mereka akan kembali ke gunung (tempat persembunyian GAM). Tetapi, kalau mengikuti UU No. 18 tahun 2002 tentang pemberlakuan propinsi NAD, yang mengharuskan mereka menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia, maka GAM akan menolak. Jalan keluarnya, menurut Hasballah, Presiden Megawati harus berani memberikan amnesti (pengampunan) bagi anggota GAM yang telah meletakkan senjata dan turun ke desa. Tetapi, hal itu sangat riskan dilakukan. Sebab, selain butuh persetujuan Presiden, TNI dan para politikus akan sangat keberatan memberi maaf kepada GAM, katanya. (D.A Candraningrum - Tempo News Room)