TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Korps Reserse Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Engkesman R Hillep mengatakan bahwa pihaknya belum mendapat laporan dari tim khusus yang ditugasi untuk menelusuri keterlibatan Fathur Rahman Al-Ghozi. Warga Indonesia yang ditangkap polisi Filipina di Manila karena kedapatan menyimpan 1 ton bahan peledak itu. Termasuk kemungkinan adanya jaringan terorisme internasional di Indonesia. “Tim yang berada di Malaysia, hari ini (28/1) baru ke Kedubes (Kedutaan Besar) RI di Malaysia untuk meminta ijin. Sedangkan tim yang berada di Filipina mendapat kesulitan, karena prosedur yang harus ditempuh panjang. Mereka mesti lewat prosedur (ijin) Menlu dan Menteri Kehakiman. Karena dia (Ghozi –Red) kan ditahan di kamp militer,” ujarnya di sela rapat kerja dengan Komisi II DPR Senin (28/1) di Gedung MPR/DPR, Jakarta. Pemeriksaan, ujarnya, baru bisa dilakukan pada Minggu (3/1) pagi. Tim, yang beranggotakan empat orang perwira, itu dipimpin oleh Irjen Mabes Polri Komisaris Jenderal Ahwil Luthan itu, menurut Engkesman, ditugasi untuk melakukan konfirmasi terhadap informasi bahwa ada seorang warga Indonesia terlibat dalam jaringan terorisme internasional. “Jadi ada semacam resolusi bersama untuk memberantas terorisme,” kata dia. Tim tersebut, lanjut Engkesman, akan berada di sana sampai mendapatkan informasi yang banyak. “Atau sampai kira-kira sudah mentok,” ujarnya. Pihaknya juga telah meminta kepada tim itu untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena polri sudah mengeluarkan banyak biaya untuk keberangkatan mereka. Selanjutnya, hasil itu akan digunakan untuk memastikan kemungkinan adanya jaringan terorisme di Indonesia. Kendati begitu, kata dia, belum ada laporan yang mengindikasikan adanya jaringan teroris internasional di Indonesia. Meski demikian, Engkesman menampik anggapan bahwa baru-baru ini saja Mabes Polri getol memberantas terorisme. “Polri sudah sejak lama, saat peledakan BEJ. Dunia saja yang baru ribut setelah peristiwa WTC,” tuturnya. Engkesman mengaku, pihaknya tidak mendapat tekanan dari mana pun termasuk dari pemerintah Amerika Serikat. Mabes Polri, katanya, juga tidak menerima dana dari AS atau pihak lain. “Selama ini, dana yang digunakan untuk memberantas terorisme adalah dana pendidikan dari luar negeri. Dana itu yang dikumpulkan,” katanya. Sedari dulu, diakuinya, Indonesia memang banyak menerima dana bantuan untuk pendidikan ke luar negeri. Masalahnya, dulu Polri bergabung dengan TNI, sehingga tidak terlalu kelihatan. “Sekarang setelah pisah baru tampak,” ujarnya. Mengenai kemungkinan mengekstrasdisi Fathur Rahman Al Ghozy tidak bisa. Engkesman mengungkapkan hal itu sangat tidak dimungkinkan. ”Nggak bisa. Indonesia tidak mempunyai cukup bukti bahwa Fathur Rahman terlibat tindak pidana di Indonesia. Padahal, ekstradisi bisa dilakukan bila ditemukan indikasi bahwa yang bersangkutan terlibat peristiwa di Indonesia. (Retno Sulistyowati-Tempo News Room)