Penjualan Pulau Bisa Ciptakan Negara dalam Negara

Reporter

Editor

Rabu, 26 Agustus 2009 18:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Alex SW Retraubun mengatakan bahwa penjualan pulau tidak mungkin diperbolehkan di Indonesia. "Pulau seberapun besarnya adalah wilayah negara, jika dijual berarti kita menjual wilayah negara," ujarnya, Rabu (26/8).

Menurut Alex jika langkah penjualan pulau, meskipun pulai kecil, dibiarkan bisa menciptakan negara dalam negara di NKRI. "Terutama jika yang membeli negara atau orang asing," katanya. Oleh karena itu negara tidak memperbolehkan penjualan pulau dengan alasan apapun. "Kalau disewakan bisa, itupun juga tidak boleh dikuasai secara utuh oleh penyewa dan harus berdasar kebijakan publik negara Indonesia."

Pernyataan itu menanggapi adanya iklan di internet yang menyatakan bahwa tiga pulau di kepulauan Mentawai Sumatera Barat dijual. Ketiga pulau itu adalah Siloinak, Makaroni, dan kandui. Luas pulau itu masing-masing 9,7 hektare, enam hektare, dan 10,5 hektare dengan masing-masing seharga US$ 1,6 juta, US$ 4 juta, dan US$ 8 juta. "Berdasarkan ukuran ketiganyaa dalah pulau kecil, dan ini merupakan pembelajaran agar negara tidak menganggap kecil pulau kecil," kata alex.

Menurut alex saat ini pihak Departeman Kelautan dan Perikanan sedang melakukan pengecekan apakah benar pulau itu dijual. "Jika memang for sale berarti harus dibatalkan," ujarnya.


AGUNG SEDAYU

Berita terkait

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

7 Juli 2023

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

Jepang mengajukan protes terhadap Korea Selatan terkait latihan militer yang berlangsung di pulau sengketa.

Baca Selengkapnya

Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

23 Juli 2018

Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

Susi Pudjiastuti mengatakan tak semestinya penduduk dan investor rebutan lahan Pulau Pari.

Baca Selengkapnya

Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

11 Juni 2018

Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

Jepang mengkritik Rusia atas rencananya untuk memasang kabel serat optik ke pulau-pulau yang disengketakan oleh Tokyo dan Moskow.

Baca Selengkapnya

Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

8 Mei 2018

Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

Tigor Hutapea, pengacara nelayan Pulau Pari, Sulaiman, menolak dakwaan JPU dalam sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum di PN Jakarta Utara.

Baca Selengkapnya

Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

8 Mei 2018

Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

PN Jakarta Utara menggelar sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum oleh Sulaiman Hanafi alias Khatur, seorang warga Pulau Pari.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

8 Mei 2018

Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

Ombudsman DKI Jakarta Raya minta hak warga Pulau Pari dihormati hingga proses verifikasi sertifikat tanah di BPN DKI selesai.

Baca Selengkapnya

Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

8 Mei 2018

Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu, akan tetap bertahan di tanah mereka dan tak mengindahkan surat somasi PT Bumipari Asri.

Baca Selengkapnya

Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

9 April 2018

Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

Ombudsman merilis LAHP terkait kisruh Pulau Pari dengan temuan maladministrasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian hukum.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

9 April 2018

Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

Ombudsman Republik Indonesia mempublikasikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai laporan Forum Peduli Pulau Pari hari ini di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

9 April 2018

Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

Warga Pulau Pari langsung sujud syukur setelah Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi dalam penerbitan sertifikat PT Bumi Pari Asri.

Baca Selengkapnya