TEMPO Interaktif, Amsterdam - Presiden Republik Maluku Selatan di pengasingan, John Wattilete, mengaku kemerdekaan dari Indonesia bukan lagi prioritas mutlak bagi mereka. John mengaku siap menerima otonomi seperti di Nanggroe Aceh Darussalam jika pemerintah Indonesia mengajukannya.
Dalam wawancara dengan harian Nederlands Dagblad yang dikutip situs Radio Nederlands Worldwide, Senin (17/8), John mengatakan dirinya akan menyerahkan masa depan Maluku kepada masyarakat. Menurut John, jika masyarakat Maluku sudah tidak mau lagi merdeka dari Indonesia, maka ia bersedia menerimanya.
Akan tetapi, John menolak jika digelar referendum untuk memutuskan itu. Sebab, John khawatir terjadi intimidasi secara sistematis terhadap para pendukung kemerdekaan. John meminta pemerintah Indonesia dan Belanda untuk mewujudkan kemerdekaan berbicara di Maluku.
Meski kemerdekaan bukan lagi prioritas utama perjuangan Republik Maluku Selatan, John mengatakan akan puas jika Maluku diberi otonomi seperti di Nanggroe Aceh Darussalam. "Hal yang paling penting adalah warga Maluku yang berkuasa," ujar John.
Pemerintahan Republik Maluku Selatan berada di pengasingan di Belanda sejak 1966. Mereka memperjuangkan pemisahan Republik Maluku Selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
John menjadi Presiden Republik Maluku Selatan pada musim gugur lalu. Ia merupakan presiden pertama dari generasi kedua warga Maluku di Belanda. Media massa di Belanda menganggap John sebagai sosok yang lebih pragmatis ketimbang pemimpin-pemimpin sebelumnya seperti Johan Manusama atau Frans Tutuhatunewa.
RADIO NEDERLANDS WORLDWIDE| KODRAT SETIAWAN
Dalam wawancara dengan harian Nederlands Dagblad yang dikutip situs Radio Nederlands Worldwide, Senin (17/8), John mengatakan dirinya akan menyerahkan masa depan Maluku kepada masyarakat. Menurut John, jika masyarakat Maluku sudah tidak mau lagi merdeka dari Indonesia, maka ia bersedia menerimanya.
Akan tetapi, John menolak jika digelar referendum untuk memutuskan itu. Sebab, John khawatir terjadi intimidasi secara sistematis terhadap para pendukung kemerdekaan. John meminta pemerintah Indonesia dan Belanda untuk mewujudkan kemerdekaan berbicara di Maluku.
Meski kemerdekaan bukan lagi prioritas utama perjuangan Republik Maluku Selatan, John mengatakan akan puas jika Maluku diberi otonomi seperti di Nanggroe Aceh Darussalam. "Hal yang paling penting adalah warga Maluku yang berkuasa," ujar John.
Pemerintahan Republik Maluku Selatan berada di pengasingan di Belanda sejak 1966. Mereka memperjuangkan pemisahan Republik Maluku Selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
John menjadi Presiden Republik Maluku Selatan pada musim gugur lalu. Ia merupakan presiden pertama dari generasi kedua warga Maluku di Belanda. Media massa di Belanda menganggap John sebagai sosok yang lebih pragmatis ketimbang pemimpin-pemimpin sebelumnya seperti Johan Manusama atau Frans Tutuhatunewa.
RADIO NEDERLANDS WORLDWIDE| KODRAT SETIAWAN
